Kementerian UMKM Siapkan Aturan Biaya Admin E-Commerce Untuk Lindungi Pelaku Usaha

Kementerian UMKM sedang mengkaji aturan terkait biaya administrasi yang dikenakan kepada penjual di platform e-commerce. Saat ini belum ada regulasi khusus dari pemerintah mengenai potongan biaya tersebut. Kajian ini bertujuan supaya pelaku UMKM tidak terbebani, khususnya bagi yang berjualan secara daring.Temmy Satria Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil di Kementerian UMKM, mengatakan pihaknya akan melakukan survei langsung kepada para penjual online untuk menilai dampak kenaikan biaya administrasi. Penyesuaian tarif ini memang sudah mulai terjadi di beberapa platform besar seperti Shopee dan Tokopedia sejak tahun 2024.Selain mengkaji biaya admin, Kementerian UMKM juga berupaya memperkuat produk lokal melalui program substitusi barang impor. Program ini melibatkan hampir 500 pedagang dari pasar tradisional seperti Pasar Gedebage dan Pasar Senen, dengan harapan produk dalam negeri bisa menggantikan barang impor terutama produk bekas.Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan 1.300 merek lokal untuk menghadapi serbuan barang impor, khususnya barang bekas. Pemerintah sangat menentang impor barang bekas agar pasar UMKM lokal bisa tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.Namun, implementasi program substitusi produk lokal masih mengalami tantangan dalam menyelaraskan kepentingan antara pedagang dan produsen. Pemerintah berharap tercipta skema bisnis yang saling menguntungkan agar program tersebut berhasil dan UMKM mampu bersaing di era digital dengan dukungan aturan yang jelas.