Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Pemerintah Izinkan Penjualan Barang Preloved Lokal, Cegah Pakaian Bekas Impor Ilegal

Bisnis
Startup dan Kewirausahaan
startups (4mo ago) startups (4mo ago)
07 Nov 2025
47 dibaca
1 menit
Pemerintah Izinkan Penjualan Barang Preloved Lokal, Cegah Pakaian Bekas Impor Ilegal

Rangkuman 15 Detik

Penjualan barang preloved di e-commerce diperbolehkan jika bukan pakaian bekas impor ilegal.
Pemerintah menerapkan pendekatan penindakan yang lebih humanis terhadap penjualan barang preloved.
Barang pribadi yang dijual kembali oleh pemiliknya dapat ditoleransi dalam regulasi thrifting.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penjualan produk thrifting atau barang bekas yang masih layak pakai (preloved) tetap diperbolehkan di platform e-commerce. Namun, pelarangan khusus berlaku untuk pakaian bekas impor ilegal yang dianggap merugikan usaha lokal. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menegaskan bahwa penertiban akan dilakukan secara selektif. Pemerintah dan platform e-commerce sepakat tidak akan melakukan pelarangan secara menyeluruh atau tindakan takedown secara sembarangan. Pemerintah dan pelaku e-commerce setuju menggunakan pendekatan humanis dalam penindakan, dimana penjual tidak langsung diblokir hanya berdasarkan kata kunci otomatis. Ada intervensi manusia untuk memastikan bahwa barang yang dijual benar-benar thrifting lokal. Penjualan pakaian impor bekas yang dilakukan dalam skala besar, seperti penjualan balpres (karungan besar) khusus melalui live shopping, akan dikenai tindakan tegas karena ini merupakan kegiatan bisnis besar dan potensi pelanggaran yang nyata. Sementara itu, barang-barang pribadi yang dijual kembali, termasuk oleh pemilik atau teman, masih mendapat toleransi dari pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat yang ingin menjual barang bekas secara wajar.

Analisis Ahli

Andri Setiawan, Ekonom UMKM
Pendekatan humanis ini penting agar pelaku usaha kecil tidak dirugikan, namun pemerintah harus memperkuat pengawasan agar dampak negatif barang impor ilegal bisa diminimalisir.