TLDR
Perintah eksekutif Trump tentang AI dapat menimbulkan konflik dengan negara bagian. Negara bagian berusaha mempertahankan hak mereka untuk mengatur teknologi yang berkembang. Tantangan hukum menghadapi pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mengatur AI secara nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk menciptakan satu regulasi nasional dalam pengaturan kecerdasan buatan (AI). Hal ini dilakukan untuk menghindari regulasi berbeda-beda di setiap negara bagian yang dianggap bisa memperlambat kemajuan inovasi teknologi.Namun, negara bagian di AS justru menolak kebijakan ini karena ingin tetap memiliki hak dalam membuat aturan lokal yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan teknologi di wilayah mereka masing-masing. Langkah Trump ini pun memicu gejolak dan perlawanan politik di beberapa negara bagian.Salah satu cara yang digunakan pemerintah federal adalah dengan mengarahkan Kementerian Perdagangan untuk memblokir negara bagian yang menolak regulasi nasional AI agar tidak mendapat dana program Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) yang mencapai US$42 miliar. Dana ini sangat penting bagi peningkatan akses internet di daerah pedesaan.Namun, upaya ini mendapatkan tentangan dari beberapa gubernur Republik yang selama ini menjadi pendukung Trump, seperti Sarah Huckabee Sanders dan Ron DeSantis. Mereka menilai pemerintah federal telah mencampuri urusan negara bagian dan menganggap tindakan ini sebagai dukungan terhadap perusahaan teknologi besar.Para ahli hukum menilai pemerintah federal memiliki peluang yang terbatas dalam menegakkan perintah eksekutif tersebut, dengan kemungkinan keberhasilan hukum hanya sekitar 30-35%. Mereka juga memperkirakan gugatan hukum dan perlawanan politik akan terus berlanjut di masa depan.
