Courtesy of CNBCIndonesia

Trump Bentuk Regulasi Nasional AI, Negara Bagian Tolak dan Siap Lawan Hukum

Menginformasikan tentang konflik kebijakan antara pemerintah federal AS yang ingin mengatur AI secara nasional dan negara bagian yang ingin mempertahankan hak regulasi mandiri, serta dampak hukum dan politik yang mungkin timbul akibat perintah eksekutif tersebut.

15 Des 2025, 21.00 WIB

273 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Perintah eksekutif Trump tentang AI dapat menimbulkan konflik dengan negara bagian.
Negara bagian berusaha mempertahankan hak mereka untuk mengatur teknologi yang berkembang.
Tantangan hukum menghadapi pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mengatur AI secara nasional.

Jakarta, Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk menciptakan satu regulasi nasional dalam pengaturan kecerdasan buatan (AI). Hal ini dilakukan untuk menghindari regulasi berbeda-beda di setiap negara bagian yang dianggap bisa memperlambat kemajuan inovasi teknologi.

Namun, negara bagian di AS justru menolak kebijakan ini karena ingin tetap memiliki hak dalam membuat aturan lokal yang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan teknologi di wilayah mereka masing-masing. Langkah Trump ini pun memicu gejolak dan perlawanan politik di beberapa negara bagian.

Salah satu cara yang digunakan pemerintah federal adalah dengan mengarahkan Kementerian Perdagangan untuk memblokir negara bagian yang menolak regulasi nasional AI agar tidak mendapat dana program Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) yang mencapai USRp 690.69 triliun ($42 miliar) . Dana ini sangat penting bagi peningkatan akses internet di daerah pedesaan.

Namun, upaya ini mendapatkan tentangan dari beberapa gubernur Republik yang selama ini menjadi pendukung Trump, seperti Sarah Huckabee Sanders dan Ron DeSantis. Mereka menilai pemerintah federal telah mencampuri urusan negara bagian dan menganggap tindakan ini sebagai dukungan terhadap perusahaan teknologi besar.

Para ahli hukum menilai pemerintah federal memiliki peluang yang terbatas dalam menegakkan perintah eksekutif tersebut, dengan kemungkinan keberhasilan hukum hanya sekitar 30-35%. Mereka juga memperkirakan gugatan hukum dan perlawanan politik akan terus berlanjut di masa depan.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251215162802-37-694354/petaka-baru-di-as-trump-ditekan-republik-negara-terancam-pecah

Analisis Ahli

Joel Thayer

"Tidak banyak dasar hukum yang dapat diandalkan pemerintah untuk menegakkan sebagian besar perintah tersebut."

Dean Ball

"Peluang keberhasilan hukum perintah ini hanya sekitar 30-35% dan akan sangat bergantung pada hubungan antara undang-undang AI dan tujuan program broadband."

Slade Bond

"Pengadilan cenderung mempertimbangkan klausul perdagangan tidak aktif dalam menolak upaya pemblokiran undang-undang negara bagian."

Analisis Kami

"Langkah Trump ini memang ambisius namun terkesan memaksa tanpa memperhatikan kedaulatan negara bagian yang kuat dalam sistem federal Amerika Serikat. Cara pendekatan yang keras ini berpotensi merusak hubungan dengan basis politiknya sendiri dan menimbulkan ketidakpastian hukum berkepanjangan dalam regulasi teknologi AI."

Prediksi Kami

Konflik hukum antara pemerintah federal dan negara bagian atas regulasi AI kemungkinan akan berlanjut dan berujung pada sengketa di pengadilan, dengan beberapa negara bagian berhasil mempertahankan hak regulasi mereka.

Pertanyaan Terkait

Apa yang menjadi inti dari perintah eksekutif Trump terkait AI?

Inti dari perintah eksekutif Trump adalah pembentukan regulasi nasional untuk mengatur AI guna mempercepat inovasi.

Mengapa negara bagian menentang perintah eksekutif Trump?

Negara bagian menentang perintah eksekutif Trump karena ingin mempertahankan hak mereka untuk mengatur teknologi sesuai kebutuhan lokal.

Apa yang diharapkan oleh Kementerian Perdagangan dari perintah ini?

Kementerian Perdagangan diharapkan memblokir negara bagian dengan peraturan AI dari akses pendanaan program Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD).

Siapa saja tokoh yang disebutkan dalam artikel yang menentang perintah tersebut?

Tokoh yang menentang perintah tersebut antara lain Ron DeSantis dan Sarah Huckabee Sanders.

Apa saja tantangan hukum yang mungkin dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan perintah ini?

Tantangan hukum yang mungkin dihadapi termasuk ketidakpastian hukum terkait dengan hubungan antara undang-undang AI dan pendanaan infrastruktur broadband.