TLDR
Perintah eksekutif ini dapat menyebabkan ketegangan antara pemerintah federal dan negara bagian terkait regulasi AI. Ada dukungan bipartisan di tingkat negara bagian untuk melindungi regulasi yang ada dari intervensi federal. Kritik terhadap undang-undang baru menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dan perlindungan hukum. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang mempertimbangkan perintah eksekutif yang akan membatalkan undang-undang tentang kecerdasan buatan (AI) yang dibuat oleh beberapa negara bagian. Tujuannya adalah supaya peraturan federal lebih dominan dan tidak menghambat perkembangan teknologi AI oleh perusahaan-perusahaan besar.Jika perintah ini diterbitkan, Jaksa Agung Pam Bondi akan memimpin tim yang bertugas menuntut negara bagian yang membuat regulasi AI tersebut dianggap ilegal. Hal ini karena ada alasan bahwa regulasi tersebut mengganggu perdagangan antarnegara bagian dan mendahului hukum federal.Kementerian Perdagangan juga akan mempelajari regulasi negara bagian dan dapat memberi panduan untuk menangguhkan dana broadband di daerah yang melaksanakan aturan AI tersebut. Misalnya, dana sebesar 42 miliar dolar AS dari program broadband BEAD bisa dipertimbangkan untuk diblokir jika negara bagian mengatur AI.Senat AS sendiri sebelumnya sudah hampir sepenuhnya menolak upaya pemblokiran aturan AI di negara bagian. Selain itu, legislatif dan jaksa agung dari kedua partai politik pun menentang kebijakan Trump karena menurut mereka hal itu bisa melemahkan kemampuan untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan konten berbahaya terkait AI.Isu ini makin hangat karena Trump juga mendukung usulan di Kongres yang serupa, meskipun beberapa anggota Kongres dari partai Republik dan Demokrat menentangnya. Rencana perintah ini menempatkan pejabat yang bertugas membuat rekomendasi soal undang-undang AI federal yang akan mengalahkan undang-undang negara bagian.
