Courtesy of YahooFinance
Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen memberikan tenggat waktu kepada Perdana Menteri Michel Barnier hingga Senin untuk memenuhi tuntutan anggarannya. Le Pen dan partainya, National Rally, meminta Barnier untuk mengubah rencana anggaran 2025 yang mencakup penyesuaian fiskal sebesar €60 miliar. Mereka ingin agar pengurangan penggantian obat dibatalkan, tidak ada pajak baru atau kenaikan pajak untuk individu, pensiun diindeks dengan inflasi, dan kebijakan migrasi serta kejahatan yang lebih ketat. Barnier telah setuju untuk tidak menaikkan pajak listrik, tetapi jika dia tidak memenuhi tuntutan lainnya, pemerintah bisa terancam jatuh.
Le Pen berencana untuk memberikan suara menentang pemerintah jika Barnier menggunakan artikel 49.3 dari Konstitusi untuk meloloskan RUU pembiayaan jaminan sosial. Sementara itu, juru bicara pemerintah Prancis, Maud Bregeon, menyatakan bahwa mereka ingin mencari kompromi. Ketidakpastian politik ini membuat investor menjual aset Prancis, yang menyebabkan biaya pinjaman negara meningkat. Barnier mengumumkan bahwa harga listrik akan turun 14% mulai Februari, lebih tinggi dari yang direncanakan sebelumnya.
Pertanyaan Terkait
Q
Siapa yang memberikan tenggat waktu kepada Perdana Menteri Michel Barnier?A
Marine Le Pen memberikan tenggat waktu kepada Perdana Menteri Michel Barnier.Q
Apa tuntutan utama National Rally terkait anggaran 2025?A
Tuntutan utama National Rally adalah untuk mengubah rencana anggaran 2025, termasuk mengabaikan pengurangan penggantian obat dan moratorium pajak baru.Q
Apa yang terjadi jika National Rally mendukung mosi tidak percaya?A
Jika National Rally mendukung mosi tidak percaya, pemerintah bisa jatuh pada hari Rabu.Q
Apa yang dikatakan Jordan Bardella tentang konsesi Barnier?A
Jordan Bardella mengklaim kemenangan setelah Barnier membuat konsesi terkait pajak listrik dan menekankan bahwa masih ada garis merah lainnya.Q
Mengapa investor menjual aset Prancis?A
Investor menjual aset Prancis karena prospek mosi tidak percaya yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintah.