AI summary
Kenya telah mengesahkan undang-undang pertama untuk mengatur aset virtual dan kripto. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik investasi ke dalam sektor fintech. Bank Sentral Kenya dan Otoritas Pasar Modal memiliki peran penting dalam pengawasan sektor kripto di negara ini. Parlemen Kenya baru saja mengesahkan Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual yang pertama dari jenisnya di negara ini. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan regulasi yang selama ini membuat investor ragu dalam berinvestasi di cryptocurrency dan aset digital.Sesuai aturan baru, Bank Sentral Kenya akan memiliki kewenangan untuk melisensikan stablecoin dan berbagai jenis aset virtual lainnya. Sedangkan Capital Markets Authority bertugas mengatur dan mengawasi bursa kripto serta platform perdagangan digital lainnya.Pembagian tanggung jawab ini dirancang agar pengawasan terhadap teknologi finansial dan aset kripto berjalan dengan efektif dan selaras. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum kepada pengguna dan pelaku usaha di sektor tersebut.Selain itu, pemerintah Kenya berharap dengan adanya regulasi ini, mereka bisa menarik lebih banyak investasi dan menjadikan Kenya pusat aktivitas digital di Afrika. Sektor fintech dan pertukaran kripto yang sudah berkomunikasi dengan pemerintah diyakini bakal berkembang pesat.Kenya bergabung dengan beberapa negara Afrika seperti Afrika Selatan yang sudah mengatur sektor aset digital mereka dengan regulasi formal, meningkatkan legitimasi dan perlindungan di tengah lonjakan penggunaan aset kripto di kalangan generasi muda.
Langkah Kenya ini sangat penting karena mengisi kekosongan regulasi yang selama ini menghambat perkembangan aset digital. Pendekatan pengawasan yang terbagi antara Bank Sentral dan otoritas pasar modal menunjukkan keseriusan Kenya dalam mengelola risiko sekaligus mengakomodasi inovasi teknologi keuangan.
