Partai Demokrat Korea Dorong Regulasi Stablecoin Untuk Lindungi Rupiah

Partai Demokrat di Korea Selatan membentuk Tim Tugas Aset Digital baru untuk mempercepat penyusunan undang-undang terkait stablecoin dan aset virtual. Langkah ini bertujuan mengatasi tantangan besar dari transfer aset digital besar-besaran ke luar negeri yang mengancam stabilitas moneternya. Han Jung-ae, Ketua Komite Kebijakan Partai, menekankan pentingnya inovasi teknologi bersama regulasi yang seimbang agar Korea dapat tetap memimpin dalam pasar finansial digital yang sangat dinamis. Sementara itu, Lee Jung-moon, pimpinan tim tugas, ingin legislatif menyelesaikan regulasi sebelum akhir 2025. South Korea telah melihat arus keluar aset digital hingga 40,6 miliar dolar AS dalam kuartal pertama 2025, dengan sekitar setengahnya melalui stablecoin seperti USDT dan USDC. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan akan pengaruh mata uang asing terhadap ekonomi nasional. BDACS dan Woori Bank telah meluncurkan stablecoin resmi pertama yang didukung won Korea, dan perusahaan besar seperti Kakao juga tengah menyiapkan token serupa. Partai Demokrat ingin mengembangkan stablecoin berbasis won sebagai jawaban atas dominasi stablecoin berbasis dolar AS dari negara lain. Persaingan politik muncul karena Partai Kuasa Rakyat juga mengajukan rancangan undang-undang stablecoin yang berbeda, menandakan negosiasi yang ketat agar tercapai konsensus bipartisan. Tim Tugas Aset Digital akan bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan pelaku industri melalui forum publik.