TLDR
Uni Eropa mempertimbangkan sanksi baru terhadap A7A5 untuk mengatasi pelanggaran sanksi internasional. A7A5 mengalami lonjakan besar dalam kapitalisasi pasar setelah pengumuman sanksi sebelumnya. Sanksi tersebut mencakup larangan interaksi dengan A7A5 oleh individu dan perusahaan yang berbasis di Uni Eropa. Uni Eropa (UE) sedang mempertimbangkan sanksi baru yang menargetkan stablecoin A7A5, yang didukung oleh mata uang rubel Rusia. Stablecoin ini telah berkembang pesat sejak peluncurannya dan kini menjadi token terbesar kedua di dunia yang tidak terikat pada dolar AS. Sanksi ini bertujuan untuk menghentikan penggunaan stablecoin tersebut dalam menghindari pembatasan keuangan internasional.A7A5 diluncurkan pada bulan Februari oleh Ilan Shor, seorang bankir asal Moldova, bekerja sama dengan Promsvyazbank, bank milik negara Rusia. Token ini didasarkan pada blockchain Ethereum dan Tron dan mengklaim didukung oleh cadangan uang fiat yang disimpan di jaringan perbankan Kyrgyzstan. Meskipun dilarang di Singapura, A7A5 tetap muncul di konferensi kripto Token2049 sebelum akhirnya dikeluarkan.Pada September 2023, Uni Eropa mengumumkan sanksi baru yang membatasi transaksi kripto yang terkait dengan Rusia, yang menyebabkan lonjakan tajam nilai pasar A7A5 sebesar 250% dalam sehari. Saat ini, token ini memiliki kapitalisasi pasar hampir 500 juta dolar AS, hampir setengah dari total pasar stablecoin non-dolar sebesar 1,2 miliar dolar AS.Sanksi yang diajukan akan melarang individu dan perusahaan yang berbasis di Uni Eropa untuk berinteraksi dengan token A7A5, baik secara langsung maupun melalui perantara. Keputusan akhir mengenai sanksi ini perlu mendapatkan persetujuan bulat dari ke-27 negara anggota Uni Eropa. Selain itu, beberapa institusi keuangan di Rusia, Belarus, dan Asia Tengah juga sedang diawasi karena diduga membantu aktivitas kripto yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi.Langkah Uni Eropa ini merupakan bagian dari upaya global untuk mengekang jalur keuangan alternatif yang digunakan oleh Rusia untuk menghindari sanksi Barat. Tepat sebelum ini, Amerika Serikat dan Inggris juga telah menargetkan bank dan bursa di Asia Tengah yang diduga mendukung kegiatan serupa, menandai pendekatan terpadu antara kekuatan Barat dalam memerangi pelanggaran sanksi.
