Serikat Ojol Tuntut Jaminan Sosial dan Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Regulasi

Sembilan serikat pengemudi ojek online melakukan audensi dengan pimpinan DPR RI untuk membahas masalah hak dan perlindungan sosial para driver. Mereka berharap agar aturan yang lebih menguntungkan segera dibuat dan ada langkah dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. Salah satu hal utama yang dituntut adalah jaminan sosial, khususnya santunan kecelakaan kerja yang berlaku ketika pengemudi sedang menjalankan tugasnya. Mereka mengeluhkan bahwa selama ini tidak ada perlindungan semacam itu sehingga menimbulkan kerugian pribadi bila terjadi kecelakaan. Selain itu, para pengemudi juga meminta pemerintah daerah dilibatkan dalam proses pembuatan regulasi. Alasannya supaya pemerintah daerah bisa lebih mengetahui kondisi riil jumlah pengemudi dan mengantisipasi konflik dengan angkutan umum yang sering terjadi di daerah. Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka menyuarakan perlunya membuat Peraturan Presiden yang lebih spesifik untuk mengatur perlindungan, terutama terkait kecelakaan dan kematian. Ia memberikan contoh Jawa Barat yang telah mengalokasikan dana dari APBD untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Para pengemudi berharap bahwa dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari berbagai pihak, kesejahteraan dan keamanan kerja mereka akan lebih terjamin, sekaligus mengurangi konflik dengan moda transportasi lain di lapangan.