Kesepakatan Data dan Tarif Impor Indonesia-AS: Tantangan Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan terkait tarif impor dan transfer data pribadi yang berpengaruh pada perdagangan dan layanan digital antar kedua negara. Tarif impor AS untuk produk Indonesia diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen untuk mempererat hubungan perdagangan. Salah satu kesepakatan penting adalah Indonesia memberikan kepastian kemampuan mentransfer data pribadi ke AS, dengan syarat AS dianggap memberikan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia. Hal ini penting karena data pribadi harus dilindungi agar tidak disalahgunakan. Indonesia sudah menerapkan UU Pelindungan Data Pribadi sejak Oktober 2024, namun pengawasan dan pelaksanaannya masih dalam tahap pembentukan badan yang bertugas mengawasinya. UU ini juga mengatur bahwa data pribadi hanya dapat ditransfer ke negara yang memiliki perlindungan yang setara atau lebih tinggi. Karena AS belum memiliki regulasi pelindungan data pribadi yang setara seperti GDPR di Uni Eropa, maka perusahaan AS yang menerima data pribadi warga Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data terlebih dulu. Ini berpotensi memengaruhi perusahaan seperti Google, AWS, dan Meta yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, aturan penyimpanan data di Indonesia mengharuskan data sektor publik dan transaksi keuangan disimpan di server dalam negeri, sedangkan data sektor swasta masih bisa disimpan di luar negeri. Pemerintah Indonesia tetap melakukan koordinasi antar kementerian untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kesepakatan ini.