Perlu Kajian Ilmiah dan Transparansi Kesepakatan Tarif dan Transfer Data AS-Indonesia

Indonesia dan Amerika Serikat baru saja membuat kesepakatan bersejarah terkait tarif impor dan pengiriman data pribadi. Kesepakatan ini menurunkan tarif impor barang dari Indonesia ke AS dan mengatur transfer data pribadi antarnegara. Namun, kesepakatan ini menimbulkan beberapa kekhawatiran di kalangan pelaku industri dan pemerintah Indonesia. Hendra Suryakusuma, Ketua IDPRO, menyatakan perlunya kajian ilmiah yang mendalam untuk menilai dampak dari kesepakatan tersebut. Kajian ini diharapkan bisa melihat pengaruhnya pada aturan yang saat ini berlaku di Indonesia, terutama dari sisi pertahanan dan keamanan data. Selain itu, Hendra juga meminta agar pemerintah memberikan transparansi yang jelas kepada publik tentang isi dan muatan kesepakatan. Hal ini penting supaya masyarakat memahami apa saja yang disepakati, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan atau kesalahpahaman. Hendra juga menyoroti pentingnya klasifikasi data sebelum dikirim ke luar negeri. Semua data harus diklasifikasikan sesuai aturan yang berlaku, seperti data tertutup, terbuka, atau terbatas. Hal ini untuk mencegah keluarnya data-data sensitif yang bisa berisiko bagi keamanan nasional. Kesepakatan ini termasuk jaminan bahwa pengiriman data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat akan dilakukan sesuai dengan aturan perlindungan data yang berlaku di Indonesia, dan AS harus diakui sebagai negara dengan perlindungan data yang memadai. Namun, semua hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut dan keterbukaan informasi bagi publik.