TLDR
Kedaulatan data pribadi warga negara Indonesia harus diperhatikan dalam kesepakatan internasional. UU PDP menjadi acuan penting dalam perlindungan data pribadi saat melakukan transfer data lintas batas. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga hak-hak digital warganya dalam era digital yang semakin terbuka. Kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat menimbulkan perhatian penting tentang bagaimana data pribadi warga Indonesia dapat ditransfer ke luar negeri, terutama ke AS. Hal ini memicu diskusi terkait risiko dan perlindungan data agar tidak merugikan pihak Indonesia.Pratama Persadha, pengamat keamanan siber, menekankan bahwa data saat ini adalah komoditas strategis setara energi. Ia meminta Indonesia berhati-hati dan perlu memimpin dalam menentukan standar perlindungan data saat melakukan transfer lintas negara.Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia mengatur transfer data pribadi ke negara yang memiliki perlindungan setara atau lebih tinggi, atau melalui perjanjian internasional. Ini untuk memastikan bahwa hak digital warga tetap terlindungi meski datanya berada di luar negeri.Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa proses transfer data ke AS masih dalam tahap finalisasi dengan pengawasan ketat. Kesepakatan ini bertujuan memberikan pijakan hukum yang sah dan aman dalam tata kelola data pribadi lintas negara tanpa mengorbankan kedaulatan hukum Indonesia.Secara keseluruhan, kesepakatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan arus data global sambil tetap menjaga hak dan perlindungan digital warga. Maka dari itu, pengelolaan data harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan digital.
