AI summary
Sidang kasus dugaan kartel bunga di industri pinjaman daring diundur ke bulan depan. KPPU menemukan adanya dugaan pengaturan suku bunga oleh 97 penyelenggara pinjaman online. OJK memberikan arahan untuk melindungi konsumen dari suku bunga tinggi melalui ketentuan kode etik. KPPU menunda jadwal sidang kasus dugaan kartel bunga dalam industri pinjaman daring atau pinjol. Sidang baru ditargetkan akan diadakan pada minggu kedua Agustus 2025. Penundaan ini diberitahukan untuk memberikan waktu pengaturan jadwal yang lebih optimal.Kasus ini berawal dari dugaan adanya praktik penetapan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama oleh 97 penyelenggara pinjol yang tergabung dalam asosiasi fintech. Mereka diduga melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.Suku bunga pinjaman yang dipatok tidak boleh lebih dari 0,8% per hari dan kemudian diturunkan menjadi 0,4% per hari pada 2021. Regulasi ini ditetapkan dalam bentuk kode etik oleh AFPI sebagai respons awal atas arahan OJK untuk melindungi konsumen dari bunga yang terlalu tinggi.OJK juga mengeluarkan Surat Edaran dan Peraturan OJK yang mengatur batas maksimum suku bunga dan menetapkan peran asosiasi fintech untuk membantu mengawasi dan menertibkan anggotanya agar mematuhi ketentuan yang berlaku demi menyehatkan industri.Dominasi pasar pinjol saat ini masih dikuasai oleh beberapa pemain besar. Penanganan kasus ini diharapkan bisa memberikan kejelasan hukum dan menciptakan persaingan sehat sehingga masyarakat lebih terlindungi dari praktik bunga pinjaman yang merugikan.
Jika KPPU dan OJK serius menindak pelaku yang diduga melakukan kartel bunga, ini bisa menjadi preseden baik untuk menegakkan persaingan usaha yang sehat di fintech pinjaman daring di Indonesia. Namun, tanpa pengawasan yang konsisten dan transparan, risiko praktik bunga tinggi secara berkelompok masih bisa terus muncul dan merugikan konsumen.
