Pemerintah Indonesia Akomodasi Driver Ojek Online sebagai UMKM untuk Perlindungan Maksimal

Wacana soal driver ojek online menjadi karyawan semakin berkembang, namun Menteri UMKM, Maman Abdurahman, lebih memilih konsep memasukan driver ojek online sebagai pelaku UMKM. Hal ini karena sebagian besar driver ojol lebih memilih bekerja secara paruh waktu dan masih banyak yang belum memiliki pendidikan yang memadai. Dengan menjadi UMKM, driver ojol bisa mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah, seperti subsidi BBM dan gas LPG. Maman menilai jika menjadikan driver sebagai karyawan, hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa terakomodasi, sehingga akan menimbulkan masalah sosial bagi yang tidak diterima kerja. Maman juga sedang menggodok aturan Peraturan Menteri yang mendukung perlindungan driver ojol sebagai UMKM, yang harus disinkronkan dengan kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum, dan Komunikasi dan Digital. Ini bertujuan untuk memberikan payung hukum yang jelas dan perlindungan bagi driver ojol. Dari sisi perusahaan, Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menjelaskan pengalamannya di beberapa negara lain yang hanya bisa menjadikan sebagian kecil driver sebagai pegawai, seperti Spanyol 17% dan Swiss 33-37%. Neneng mengingatkan jika jumlah driver berkurang, maka UMKM yang dilayani oleh driver juga ikut terdampak. Untuk mendukung kesejahteraan driver, Grab bersama Kementerian UMKM dan BPJS Ketenagakerjaan mengadakan rekrutmen mitra pengemudi dan merchant. Setiap driver yang direkrut langsung ditawarkan ikut BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran Rp 16.800 per bulan. Proses pendaftaran dan rekrutmen dilakukan dengan mudah dan cepat agar driver segera dapat beroperasi.