Courtesy of CNBCIndonesia
Ikhtisar 15 Detik
- Merger ini bertujuan untuk meningkatkan layanan internet di daerah 3T.
- Pemerintah berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan kualitas layanan selama masa transisi.
- Tidak akan ada PHK massal, dan hak tenaga kerja akan dijaga selama proses merger.
Jakarta, Indonesia - Layanan internet yang lebih cepat dan merata untuk jutaan warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi target utama dari merger antara PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom Tbk. Penggabungan ini resmi disahkan oleh Pemerintah pada Kamis, 17 April 2025, dan diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.
Merger ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan unduh hingga 16% pada tahun 2029, menambah 8.000 BTS baru di daerah dengan layanan terbatas, dan meningkatkan akses layanan digital di lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak boleh ada gangguan atau penurunan mutu layanan bagi pelanggan selama masa transisi.
Selain itu, Pemerintah memastikan tidak akan ada PHK massal dalam proses merger ini. Pengawasan ketat akan dilakukan melalui laporan semesteran, audit independen, dan inspeksi lapangan. Merger ini diharapkan dapat menyehatkan industri telekomunikasi dan membangun ekosistem digital yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa tujuan utama dari merger antara PT XL Axiata, PT Smartfren Telecom, dan PT Smart Telecom?A
Tujuan utama dari merger adalah untuk menyediakan layanan internet yang lebih cepat dan merata di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).Q
Siapa yang mengumumkan pengesahan merger ini?A
Pengesahan merger ini diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.Q
Apa saja target yang harus dicapai oleh entitas baru hasil merger?A
Target yang harus dicapai termasuk peningkatan kecepatan unduh hingga 16%, penambahan 8.000 BTS baru, dan peningkatan akses layanan digital di sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan.Q
Bagaimana pemerintah memastikan tidak ada PHK massal dalam proses merger?A
Pemerintah memastikan tidak akan ada PHK massal dengan menjaga seluruh hak tenaga kerja dan melakukan penyesuaian secara wajar dan sesuai hukum.Q
Apa yang akan dilakukan pemerintah jika entitas baru tidak memenuhi komitmen yang telah ditetapkan?A
Jika entitas baru tidak memenuhi komitmen, pemerintah akan memberikan sanksi administratif hingga penalti.