Courtesy of YahooFinance
Rangkuman Berita: Drama Pajak Afrika Selatan Memicu Penundaan Anggaran
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Kenaikan pajak konsumsi diusulkan untuk mengatasi utang pemerintah.
- Penolakan dari partai koalisi menunjukkan ketidaksetujuan dalam kebijakan fiskal.
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi tergantung pada stabilitas pasokan listrik dan investasi infrastruktur.
Menteri Keuangan Afrika Selatan, Enoch Godongwana, mengusulkan kenaikan pajak konsumsi yang mengejutkan untuk mengurangi utang pemerintah, tetapi rencana tersebut ditolak oleh partai-partai lain dalam pemerintahan koalisi. Rencana tersebut termasuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2 poin persentase menjadi 17% mulai 1 April, yang diperkirakan dapat menghasilkan tambahan 191 miliar rand (sekitar 10,3 miliar dolar) dalam tiga tahun fiskal. Namun, partai oposisi dan serikat pekerja menolak kenaikan pajak ini karena dianggap akan membebani masyarakat miskin.
Dalam dokumen anggaran yang ditarik, pemerintah menyatakan bahwa utang negara yang mencapai 5,5 triliun rand tidak berkelanjutan dan perlu ada peningkatan pendapatan. Meskipun ada rencana untuk meningkatkan pajak, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan bantuan sosial dan menyesuaikan pajak untuk penghasilan rendah agar tidak terlalu membebani mereka. Selain itu, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan investasi dalam infrastruktur dan stabilitas pasokan listrik.
Rangkuman Berita Serupa
Bisnis
1 bulan lalu
103 dibaca
Laporan Pekerjaan AS Akan Memberikan Petunjuk tentang Momentum Perekrutan
Bisnis
1 bulan lalu
71 dibaca
Ekonomi India Pulih, Memberikan Kelegaan kepada Pembuat Kebijakan
Bisnis
1 bulan lalu
89 dibaca
Kekacauan Tarif Trump Mendominasi Pertemuan Menteri Keuangan G-20
Bisnis
2 bulan lalu
71 dibaca
Saham Afrika Selatan Menuju Rekor Saat Tarif Trump Mendorong Emas
Bisnis
2 bulan lalu
65 dibaca
Ramaphosa Menanggapi Serangan Trump: Kami Tidak Akan Diteror
Finansial
2 bulan lalu
66 dibaca
Trump Berjanji untuk Menghukum Afrika Selatan atas Undang-Undang untuk Mengekspor Tanah