Courtesy of TechCrunch
Pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan untuk melarang organisasi sektor publik dan infrastruktur kritis dari membayar uang tebusan kepada peretas. Usulan ini muncul setelah serangkaian serangan siber yang menargetkan sektor publik di Inggris, termasuk serangan terhadap NHS yang menyebabkan kebocoran data pasien dan gangguan besar. Jika disetujui, larangan ini akan berlaku untuk badan publik seperti dewan lokal, sekolah, dan lembaga kesehatan, serta organisasi infrastruktur kritis seperti perusahaan energi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk menghentikan aliran uang ke jaringan kriminal yang melakukan serangan ransomware.
Selain larangan pembayaran, pemerintah juga merencanakan sistem pelaporan wajib untuk insiden ransomware dan program untuk mencegah pembayaran kepada entitas yang dikenakan sanksi. Menteri Keamanan, Dan Jarvis, menekankan pentingnya tindakan ini untuk melindungi keamanan nasional dan mengurangi ancaman dari kelompok kriminal yang berafiliasi dengan Rusia. Meskipun pemerintah AS juga mendorong untuk tidak membayar uang tebusan, mereka belum memberlakukan larangan nasional. Konsultasi pemerintah Inggris mengenai usulan ini akan berakhir pada April 2025.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang diusulkan oleh pemerintah Inggris terkait pembayaran tebusan?A
Pemerintah Inggris mengusulkan larangan pembayaran tebusan oleh organisasi sektor publik untuk melawan ancaman ransomware.Q
Mengapa NHS menjadi perhatian dalam konteks serangan siber?A
NHS menjadi perhatian karena mengalami serangan siber yang mengakibatkan pelanggaran data dan gangguan layanan kesehatan.Q
Siapa Dan Jarvis dan apa perannya dalam proposal ini?A
Dan Jarvis adalah Menteri Keamanan Inggris yang mendukung proposal larangan pembayaran tebusan untuk melindungi keamanan nasional.Q
Apa yang dilakukan National Cyber Security Center terkait insiden siber?A
National Cyber Security Center mengelola insiden siber dan melaporkan bahwa mereka menangani banyak insiden ransomware yang signifikan.Q
Bagaimana reaksi pemerintah AS terhadap pembayaran tebusan?A
Pemerintah AS telah mendorong untuk tidak membayar tebusan, tetapi belum memberlakukan larangan nasional secara resmi.