Courtesy of Reuters
Perusahaan teknologi asal China, Zhejiang Dahua Technology, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan lima proyek yang telah ditandatangani dengan pemerintah lokal di wilayah Xinjiang. Proyek-proyek ini, yang dimulai antara tahun 2016 dan 2017, akan dihentikan dan perusahaan akan menyelesaikan masalah aset dan utang terkait. Meskipun Dahua tidak memberikan alasan spesifik untuk penarikan ini, langkah ini mengikuti tindakan serupa oleh perusahaan lain, Hikvision, yang juga keluar dari kontrak di Xinjiang.
Pemerintah Amerika Serikat telah menambahkan Dahua dan tujuh perusahaan teknologi lainnya ke dalam daftar hitam perdagangan pada tahun 2019, dengan tuduhan terlibat dalam pengawasan dan penindasan terhadap kelompok minoritas Muslim, termasuk Uyghur, di Xinjiang. Dahua membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa keputusan AS tidak memiliki dasar fakta. Pemerintah China juga telah menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mengkritik perusahaan-perusahaan yang menarik diri dari proyek di wilayah tersebut.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang diumumkan oleh Dahua Technology terkait proyek di Xinjiang?A
Dahua Technology mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan atau keluar dari lima proyek yang ditandatangani dengan pemerintah lokal di Xinjiang.Q
Mengapa Dahua Technology menghentikan proyek-proyek tersebut?A
Dahua tidak memberikan alasan spesifik untuk penghentian proyek-proyek tersebut.Q
Apa hubungan antara Dahua dan Hikvision dalam konteks proyek di Xinjiang?A
Hikvision juga mengumumkan bahwa mereka telah keluar dari kontrak dengan beberapa pemerintah lokal di Xinjiang, mirip dengan langkah yang diambil oleh Dahua.Q
Apa yang dikatakan pemerintah AS tentang Dahua Technology?A
Pemerintah AS menambahkan Dahua ke dalam daftar hitam perdagangan karena dugaan keterlibatan dalam pengawasan dan penindasan terhadap minoritas Muslim.Q
Bagaimana pemerintah Tiongkok menanggapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang?A
Pemerintah Tiongkok telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan mengkritik perusahaan yang menarik diri dari proyek di Xinjiang.