Dorongan Indonesia untuk Kepercayaan Digital: Menumpas Disinformasi dan Penipuan

Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada tanggal 8 Desember 2025 di Jakarta untuk membahas isu penting mengenai regulasi dan ketahanan digital di Indonesia. Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada dua hal utama yakni penataan ulang kebijakan yang bertujuan merumuskan peraturan penting guna menjaga wibawa negara dari serangan disinformasi di media sosial. Selain itu, rapat juga menyoroti penguatan ketahanan digital nasional sebagai upaya kolaboratif untuk mencegah risiko kegaduhan akibat informasi yang tidak terkontrol di ruang digital. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta perwakilan dari enam fraksi DPR, menandakan betapa seriusnya permasalahan yang sedang dibahas. Diskusi ini penting karena akan menghasilkan kebijakan strategis yang dapat melindungi masyarakat dari informasi palsu dan menjaga stabilitas negara di era digital yang semakin kompleks.

Pada tanggal 8 Desember 2025, Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Rapat ini bertujuan membahas berbagai isu penting yang berhubungan dengan pengelolaan digital dan pengendalian informasi di Indonesia. Kegiatan ini dipimpin oleh Utut Adianto sebagai Ketua Komisi I DPR RI. Rapat dihadiri oleh berbagai perwakilan fraksi DPR dan jajaran pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kehadiran para pejabat tinggi tersebut menandakan pentingnya pembahasan yang dilakukan. Dua fokus utama menjadi pembicaraan, yaitu penataan ulang kebijakan digital dan ketahanan digital negara. Penataan ulang kebijakan dijalankan untuk merumuskan regulasi penting yang dapat menjaga wibawa negara dari serangan disinformasi yang tersebar luas di media sosial. Disinformasi tersebut berpotensi merusak citra dan ketentraman nasional jika tidak dikelola dengan baik. Fokus kedua adalah membangun ketahanan digital negara dengan kebijakan strategis dan kolaboratif. Tujuannya agar risiko kegaduhan yang muncul akibat informasi yang tidak terkendali dapat dicegah sebelum menimbulkan kerusuhan atau perpecahan sosial. Menurut Utut Adianto, fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital sangat vital dalam menghadapi tantangan disinformasi dan menjaga ketahanan digital Indonesia. Oleh karena itu, penataan ulang kebijakan ini dilakukan untuk kebaikan bersama dan stabilitas negara ke depan.

Kementerian Komunikasi dan Digital telah memasang internet darurat berbasis satelit dengan teknologi Satria-1 di 17 lokasi yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra. Langkah ini diambil agar masyarakat dan petugas di lokasi bencana masih dapat terhubung dengan internet meskipun infrastruktur telekomunikasi utama mengalami gangguan. Lokasi pemasangan internet darurat ini meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan kapasitas minimal 100 Mbps untuk mendukung berbagai fasilitas penting seperti posko, rumah sakit, dan bandara. Dengan kapasitas internet ini, proses koordinasi dan komunikasi dalam penanganan bencana dapat tetap berjalan lancar. Selain memasang jaringan internet darurat, kementerian juga melaporkan sudah berhasil memulihkan 413 titik internet publik yang sudah dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Namun, masih ada 189 titik yang dalam proses pemulihan karena keterbatasan pasokan listrik dan bahan bakar di wilayah terdampak bencana. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa selama jaringan telekomunikasi utama di lokasi bencana belum pulih, jaringan internet darurat berbasis satelit ini menjadi solusi penting agar masyarakat dan petugas dapat melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif di tengah situasi darurat. Langkah ini diharapkan mampu membantu pemulihan kondisi pasca bencana dengan memastikan ketersediaan akses internet yang andal dan cepat ke berbagai fasilitas serta pusat kegiatan penanganan bencana, sehingga proses bantuan dan perbaikan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.