Lembaga Pemerintah Dilarang Fotokopi e-KTP untuk Lindungi Data Pribadi Warga

Pemerintah mengimbau lembaga negara untuk tidak lagi melakukan fotokopi e-KTP karena data pribadi sudah tersimpan dalam chip elektronik pada KTP tersebut. Instruksi ini dilontarkan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebagai respons terhadap risiko pelanggaran data pribadi.Chip pada e-KTP memungkinkan pembacaan data menggunakan alat khusus seperti card reader, sehingga fotokopi dokumen fisik dianggap tidak perlu dan berpotensi melanggar UU Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang menegaskan larangan penyebaran data tanpa izin. Pemerintah juga menggalakkan sistem pemadanan data secara elektronik antar lembaga.Dengan adanya kolaborasi antar kementerian dan lembaga serta penggunaan teknologi digital, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan aman tanpa harus menggunakan fotokopi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi pidana dan denda hingga Rp 5 miliar.