Pengumpulan KTP di Gedung Berisiko Langgar Perlindungan Data Pribadi

Praktik menyerahkan kartu identitas seperti KTP saat memasuki gedung menjadi prosedur umum, namun hal ini berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi. Data yang dikumpulkan sering kali tidak relevan dengan tujuan pengumpulan sehingga melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. Peneliti ELSAM dan pakar keamanan siber menyoroti bahwa pengumpulan data semacam itu tidak memenuhi unsur keabsahan dan keamanan, karena data dapat disalahgunakan jika pengelola tidak mengamankannya dengan baik. Pemerintah Indonesia sudah memiliki UU Pelindungan Data Pribadi sejak 2022, tetapi badan pengawas yang diwajibkan UU belum berdiri. Jika badan pengawas tidak segera dibentuk dan pengelola gedung tidak mencari alternatif yang lebih aman, maka risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi akan terus meningkat. Pengelola juga harus memberi opsi agar masyarakat tetap bisa mengakses gedung tanpa harus menyerahkan data yang berlebihan.