TLDR
Kebijakan pemblokiran teknologi terus berlanjut meskipun hubungan dagang antara AS dan China mulai membaik. Uni Eropa mengambil langkah untuk meningkatkan keamanan siber dengan menghapus komponen dari pemasok yang berisiko tinggi. Perusahaan seperti Huawei dan ZTE menghadapi tantangan besar dalam menghadapi kebijakan baru yang menghambat akses mereka ke pasar Eropa dan AS. Amerika Serikat dan China selama ini dikenal sebagai rival dalam urusan geopolitik dan teknologi. AS memblokir akses teknologi penting seperti drone dan peralatan telekomunikasi milik China untuk menjaga keamanan negara. Meskipun hubungan diplomatik membaik setelah pertemuan puncak para pemimpin pada 2025, pemblokiran teknologi tetap berlangsung.Kini, Uni Eropa ikut merespons dengan mengusulkan aturan baru yang termasuk revisi Undang-Undang Keamanan Siber. Aturan ini menargetkan pemasok berisiko tinggi yang bisa membahayakan keamanan di sektor kritis seperti kendaraan terhubung, pasokan listrik, hingga perangkat medis. Hal ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada pemasok teknologi dari luar UE, khususnya China.Aturan baru tersebut mewajibkan operator seluler untuk menghentikan penggunaan komponen utama dari pemasok berisiko dalam kurun waktu 36 bulan setelah daftar resmi dirilis. UE juga memperkuat respon terhadap serangan siber dan spionase yang dirasa semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, nama negara atau perusahaan tertentu tidak disebutkan secara eksplisit.Huawei, salah satu perusahaan teknologi terbesar asal China, menyatakan keberatan atas aturan tersebut. Huawei berpendapat bahwa kebijakan itu diskriminatif karena membatasi pemasok berdasarkan asal negara tanpa bukti teknis yang kuat dan dianggap melanggar prinsip dasar Uni Eropa dan aturan WTO. Mereka berjanji akan memantau perkembangan dan mempertahankan hak-hak mereka.Industri telekomunikasi di Eropa memperingatkan aturan ini bisa meningkatkan biaya operasional hingga miliaran euro. Revisi Undang-Undang Keamanan Siber itu masih akan melalui proses negosiasi dengan negara anggota dan Parlemen Eropa sebelum benar-benar diterapkan, sehingga prosesnya masih berjalan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
