China Larang Software Keamanan AS dan Israel, Tegangan Teknologi Memanas

Pada Oktober 2025, pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping terjadi di Busan untuk membahas hubungan kedua negara. Meski ada kesepakatan membuka kembali akses logam tanah jarang bagi AS dan pelonggaran soal chip Nvidia H200, ketegangan geopolitik antara dua negara ekonomi terbesar dunia tetap kuat karena masalah keamanan nasional. Baru-baru ini, otoritas China meminta perusahaan domestiknya untuk berhenti menggunakan software keamanan siber yang dikembangkan oleh perusahaan asal AS dan Israel. Langkah ini muncul karena kekhawatiran bahwa software tersebut dapat mengumpulkan dan mengirimkan data rahasia dari China ke luar negeri, sehingga menimbulkan risiko keamanan nasional. Beberapa perusahaan yang terkena dampak termasuk VMware, Palo Alto Networks, Fortinet dari AS dan Check Point Technologies dari Israel. Selain itu, ada banyak perusahaan lain seperti Mandiant, CrowdStrike, SentinelOne, dan McAfee yang juga masuk dalam daftar larangan China untuk penggunaan produk mereka di sektor enterprise pemerintah dan perusahaan. Dampak dari larangan ini langsung terasa di pasar saham, di mana saham Broadcom turun lebih dari 4%, Fortinet turun lebih dari 2%, dan Rapid7 turun 1%. Beberapa perusahaan mengklaim bahwa mereka tidak memiliki operasi atau penjualan di China sehingga terdampak langsung secara bisnis yang minim, namun tetap menghadapi risiko reputasi dan kemitraan bisnis. Regulator internet dan kementerian terkait di China belum memberikan komentar resmi soal langkah pembatasan ini. Namun, keputusan ini mengindikasikan sikap tegas Beijing dalam mempertahankan keamanan siber dan kedaulatan teknologi nasionalnya dengan beralih ke penyedia software lokal, yang bisa memperdalam perpecahan teknologi global antara China dan Barat.