Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Tuntutan Ojol 2025: Tarif, Potongan, dan Perlindungan Hukum Mendesak

Finansial
Kebijakan Fiskal
News Publisher
31 Des 2025
177 dibaca
2 menit
Tuntutan Ojol 2025: Tarif, Potongan, dan Perlindungan Hukum Mendesak

AI summary

Tuntutan pengemudi ojek online mencakup revisi tarif dan pengurangan potongan aplikasi.
Keberadaan jaminan sosial bagi pengemudi ojek online sedang dibahas oleh pemerintah.
Ada berbagai pandangan di kalangan pengemudi mengenai efektivitas unjuk rasa untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Sepanjang tahun 2025, driver ojek online di Indonesia aktif menggelar unjuk rasa menuntut revisi tarif dan pengurangan potongan aplikasi yang dianggap memberatkan. Mereka meminta agar potongan dari perusahaan aplikasi dikurangi dari 20% menjadi 10%, agar penghasilan mereka bisa lebih layak memenuhi kebutuhan hidup.Tidak semua driver ojol ikut demo karena ada yang merasa aksi tersebut tidak efektif dan justru mengurangi penghasilan harian mereka. Seorang driver yang ditemui menyatakan bahwa dia lebih memilih mematikan aplikasi saat demo dan bekerja kembali setelahnya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.Selain tuntutan soal tarif dan potongan, ada juga permintaan agar status kerja pengemudi ojol tidak berubah menjadi buruh formal, tetapi tetap diberikan payung hukum perlindungan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian agar mereka merasa lebih aman saat bekerja.Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan sudah menyediakan beberapa fasilitas jaminan sosial, namun pembahasan soal batas tarif dan status kerja pengemudi masih berlangsung. Serikat pekerja dan anggota DPR juga mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas agar perlindungan driver ojol lebih nyata.Seiring berjalannya waktu, masalah ini terus menjadi sorotan dan harapan untuk adanya regulasi yang jelas dan implementasi nyata sangat tinggi. Jika regulasi tersebut berhasil diterapkan, pengemudi ojol diharapkan bisa mendapatkan perlindungan lebih baik tanpa kehilangan fleksibilitas kerja mereka.

Experts Analysis

Airlangga Hartarto
Pemerintah telah berkomitmen menyediakan fasilitas JKK dan JKM, namun belum ada keputusan mengenai tarif dan status kerja yang perlu menjadi fokus pembahasan.
Rieke Dyah Pitaloka
Ada kekosongan hukum terkait perlindungan sosial ojol sehingga sangat penting diciptakan regulasi yang mengatur jaminan sosial kecelakaan dan kematian bagi pengemudi ojol.
Editorial Note
Meskipun tuntutan pengemudi ojol sah dan penting, realitas bisnis platform transportasi online sangat sulit untuk diubah secara drastis tanpa dampak luas terhadap keberlangsungan layanan dan ekonomi digital. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara perlindungan pekerja dan kondisi bisnis yang kompetitif agar solusi yang diberikan benar-benar sustainable dan inklusif.
Baca Berita Lebih Cepat,Lebih Cerdas
Rangkuman berita terkini yang dipersonalisasi untukmu — tanpa perlu baca panjang lebar.