Courtesy of Forbes

Pertentangan Biaya Visa H-1B 100,000 Dolar: Kongres vs Presiden AS

Menjelaskan kontroversi hukum terkait biaya visa H-1B sebesar 100.000 dolar yang diproklamasikan dan menegaskan bahwa otoritas penetapan biaya visa adalah hak Kongres, bukan presiden, untuk melindungi kepentingan bisnis dan tenaga kerja tinggi di AS.

11 Des 2025, 20.49 WIB

103 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Biaya visa H-1B yang baru dapat berdampak negatif pada perusahaan yang mencari pekerja terampil.
Penggugat berargumentasi bahwa presiden tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan biaya tanpa persetujuan Kongres.
Kasus ini menunjukkan ketegangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam kebijakan imigrasi.

Washington, D.C., Amerika Serikat - Pemerintah Amerika Serikat menetapkan biaya tambahan sebesar 100.000 dolar untuk visa H-1B, visa yang biasa dipakai oleh pekerja asing berkemampuan tinggi untuk bekerja di AS. Keputusan ini diproklamasikan oleh presiden dan menimbulkan sengketa hukum dari kelompok bisnis dan universitas yang menilai langkah ini merugikan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena biaya visa harus diatur oleh Kongres.

Visas H-1B memiliki batasan kuota tahunan dan biasanya sangat dibutuhkan oleh perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Microsoft, Google, dan Meta untuk merekrut tenaga kerja terampil dari luar negeri. Namun, biaya yang sangat tinggi ini dianggap akan membuat perusahaan kesulitan mendapatkan pekerja yang dibutuhkan dan dapat menghambat investasi di bidang teknologi canggih seperti kecerdasan buatan.

Kelompok penggugat, termasuk Kamar Dagang AS dan Asosiasi Universitas Amerika, berargumen bahwa Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan biaya visa secara sepihak karena ini bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada. Mereka menyebutkan bahwa dalam sistem hukum AS, hanya Kongres yang berhak menetapkan perpajakan atau biaya yang berdampak langsung pada bisnis dan warga negara.

Departemen Kehakiman membela biaya tersebut dengan alasan pasal 212(f) dari Undang-Undang Imigrasi memberi presiden kewenangan luas untuk membatasi masuknya warga negara asing demi kepentingan nasional. Namun, penggugat membantah bahwa kewenangan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan fee visa yang sudah diatur dan menetapkan bahwa biaya ini adalah bentuk pajak yang harus disetujui oleh Kongres.

Sidang pengadilan untuk menyelesaikan sengketa ini dijadwalkan berlangsung pada 19 Desember di Washington, D.C. Hasil sidang ini akan sangat mempengaruhi masa depan kebijakan imigrasi tenaga kerja terampil di AS dan potensi keberlanjutan investasi perusahaan teknologi serta universitas yang banyak bergantung pada mahasiswa dan tenaga kerja asing.

Referensi:
[1] https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2025/12/11/100000-h-1b-fee-immigration-case-moves-closer-to-a-conclusion/

Analisis Ahli

Daryl L. Joseffer

"Penetapan biaya visa harus mengikuti kerangka hukum yang ketat, terutama karena ini menyangkut kebijakan tenaga kerja yang sensitif dan berdampak luas pada industri teknologi."

Paul W. Hughes

"Pengenaan biaya visa secara ekstrastatutori bisa merusak ekosistem kerja dan pendidikan tinggi di AS serta bertentangan dengan batas-batas otoritas eksekutif yang telah digariskan oleh Kongres."

Analisis Kami

"Biaya H-1B sebesar 100.000 dolar oleh eksekutif tanpa persetujuan Kongres jelas merupakan pelanggaran terhadap pembagian kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pemerintah harus menyadari bahwa upaya mengatur visa secara sepihak dapat berimbas negatif terhadap inovasi dan daya saing global AS."

Prediksi Kami

Jika pengadilan memutuskan mendukung penggugat, biaya visa H-1B sebesar 100.000 dolar kemungkinan akan dibatalkan atau dihentikan, mencegah lonjakan biaya yang memberatkan bisnis teknologi dan institusi pendidikan di AS.

Pertanyaan Terkait

Apa yang menjadi inti dari kasus hukum terkait biaya visa H-1B?

Kasus hukum ini berkaitan dengan tantangan terhadap biaya visa H-1B sebesar $100,000 yang dikenakan oleh pemerintahan Trump.

Siapa saja pihak yang menggugat dalam kasus ini?

Pihak yang menggugat adalah U.S. Chamber of Commerce dan Association of American Universities.

Apa alasan pemerintah membela biaya visa $100,000 tersebut?

Pemerintah berargumen bahwa biaya tersebut merupakan bagian dari kewenangan presiden untuk membatasi masuknya imigran demi kepentingan nasional.

Apa yang dikatakan penggugat tentang kewenangan presiden dalam menetapkan biaya visa?

Penggugat berpendapat bahwa hanya Kongres yang memiliki kewenangan untuk menetapkan biaya visa dan bahwa presiden tidak dapat mengubah ketentuan tersebut.

Kapan argumen lisan dijadwalkan berlangsung?

Argumen lisan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 Desember di Washington, D.C.