Courtesy of Forbes

Gugatan Biaya Visa H-1B Rp 1.64 miliar ($100,000) : Sengketa Pengaruh Imigrasi dan Teknologi AS

Menginformasikan tentang perseteruan hukum antara pemerintah AS dan pelaku bisnis pendidikan tinggi terkait biaya visa H-1B sebesar 100.000 dolar yang dipaksakan presiden, yang berpengaruh pada kebijakan imigrasi dan akses pekerja asing terampil di bidang teknologi.

02 Des 2025, 20.52 WIB

251 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Biaya visa H-1B yang baru dapat meningkatkan beban finansial bagi perusahaan dan mempengaruhi perekrutan pekerja terampil.
Departemen Kehakiman menegaskan bahwa presiden memiliki wewenang luas dalam kebijakan imigrasi.
Analisis menunjukkan bahwa pekerja asing mungkin tidak menghalangi peluang bagi pekerja AS, tetapi sebaliknya, dapat meningkatkan minat di bidang STEM.

Washington, Amerika Serikat - Presiden AS mengeluarkan proklamasi pada 19 September yang menetapkan biaya sebesar 100.000 dolar untuk pemegang visa H-1B baru yang masuk ke negara itu. Hal ini memicu protes dari Kamar Dagang AS dan Asosiasi Universitas Amerika (AAU), yang menganggap biaya tersebut melebihi wewenang Presiden dan bertentangan dengan undang-undang imigrasi yang dibuat oleh Kongres.

Kamar Dagang dan AAU menggugat Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri karena menetapkan biaya ini tanpa proses aturan resmi yang transparan seperti 'notice and comment rulemaking'. Mereka menjelaskan bahwa biaya ini dapat memaksa perusahaan menaikkan biaya tenaga kerja atau mengurangi perekrutan pekerja asing terampil yang sangat dibutuhkan.

Departemen Kehakiman AS membalas bahwa Presiden memang memiliki kewenangan luas untuk membatasi masuknya warga asing demi kepentingan nasional dan bahwa biaya ini bukan pajak melainkan tindakan pembatasan yang sah. DOJ juga menyatakan bahwa pengadilan tidak seharusnya mengintervensi karena aturan eksekutif di bidang imigrasi dan keamanan nasional harus diberi deference yang tinggi.

Analisis dari National Foundation for American Policy dan pakar ekonomi menyoroti bahwa tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim bahwa visa H-1B menekan kesempatan kerja bagi warga AS. Malah, mahasiswa internasional yang masuk ke bidang teknologi cenderung meningkatkan minat belajar STEM di kalangan siswa AS dan memperkuat tenaga kerja domestik jangka panjang.

Kasus hukum ini akan berlanjut dengan tanggapan balasan dari pihak penggugat dan menunggu keputusan hakim. Keputusan tersebut akan berpengaruh besar pada kebijakan imigrasi terkait visa pekerja terampil dan masa depan investasi teknologi di Amerika Serikat.

Referensi:
[1] https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2025/12/02/doj-files-response-to-immigration-lawsuit-against-100000-h-1b-fee/

Analisis Ahli

Madeline Zavodny

"Data saya menunjukkan bahwa kehadiran mahasiswa internasional justru mendorong peningkatan minat dan gelar STEM untuk mahasiswa AS, sehingga pembatasan visa dapat kontraproduktif bagi pengembangan tenaga kerja domestik."

National Security Commission on Artificial Intelligence

"Pemerintah sebaiknya melonggarkan, bukan memperketat, akses tenaga kerja terampil asing demi mempertahankan keunggulan AS dalam teknologi dan keamanan nasional."

Analisis Kami

"Proklamasi ini tampak sebagai upaya strategis pemerintah untuk membatasi tenaga kerja asing murah demi melindungi pasar kerja domestik, meski bukti kuat atas klaim tersebut masih minim. Namun, tanpa mekanisme aturan yang tepat, kebijakan seperti ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan inovasi dan investasi di sektor teknologi tinggi di AS."

Prediksi Kami

Pengadilan kemungkinan besar akan menghadapi keputusan sulit antara melindungi otoritas eksekutif dan melindungi kepatuhan terhadap hukum imigrasi yang dibuat oleh Kongres, yang dapat berujung pada pembatalan biaya atau legitimasi kebijakan tersebut.

Pertanyaan Terkait

Apa alasan Kamar Dagang AS mengajukan gugatan terhadap biaya visa H-1B?

Kamar Dagang AS mengajukan gugatan karena mereka percaya bahwa biaya visa H-1B yang tinggi akan memaksa bisnis untuk meningkatkan biaya tenaga kerja atau mengurangi perekrutan pekerja terampil.

Apa yang dikatakan Departemen Kehakiman tentang wewenang presiden terkait imigrasi?

Departemen Kehakiman menyatakan bahwa presiden memiliki wewenang yang sangat luas untuk membatasi masuknya orang asing jika dianggap merugikan kepentingan AS.

Apa dampak dari proklamasi presiden terhadap pekerja asing?

Proklamasi presiden dapat membatasi peluang bagi pekerja asing dan mengganggu akses perusahaan teknologi ke bakat yang mereka butuhkan.

Bagaimana biaya $100,000 untuk visa H-1B didefinisikan oleh Departemen Kehakiman?

Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa biaya $100,000 bukanlah biaya biasa, melainkan pembatasan masuk yang ditetapkan oleh presiden untuk melindungi pekerja AS.

Apa yang diungkapkan analisis NFAP tentang dampak visa H-1B terhadap pekerja AS?

Analisis NFAP menunjukkan bahwa visa H-1B tidak menghalangi pekerja AS, melainkan dapat mendorong lebih banyak mahasiswa AS untuk mengejar karir di bidang STEM.