Courtesy of TheVerge

Trump Perintahkan Penolakan Visa H-1B untuk Pekerja Moderasi Konten Media Sosial

Menginformasikan tentang kebijakan baru pemeriksaan visa H-1B yang menolak pelamar terkait moderasi konten atau sensor, serta dampaknya terhadap pekerja teknologi dan isu kebebasan berekspresi di AS.

05 Des 2025, 02.30 WIB

19 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kebijakan baru mengarah pada penolakan visa bagi individu yang terlibat dalam moderasi konten.
Terdapat kritik terhadap definisi 'censorship' yang digunakan dalam kebijakan ini.
Perusahaan teknologi besar berisiko kehilangan akses ke pekerja terampil akibat kebijakan yang ketat.

Washington, Amerika Serikat - Pemerintahan Trump memperketat proses pemeriksaan visa H-1B dengan menginstruksikan konsulat AS untuk mempertimbangkan menolak pelamar yang terlibat dalam pekerjaan moderasi konten atau sensor di media sosial dan perusahaan jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pekerja yang dianggap ikut menekan kebebasan berekspresi di Amerika Serikat memasuki negara tersebut.

Instruksi dari Departemen Luar Negeri mengharuskan petugas imigrasi memeriksa riwayat kerja pelamar melalui resume atau profil LinkedIn, mencari pengalaman dalam moderasi, pengecekan fakta, keamanan daring, kepatuhan, dan penanganan misinformasi. Jika ditemukan bukti keterlibatan dalam sensor terhadap ekspresi yang dilindungi, permohonan visa harus dianggap tidak memenuhi syarat.

Banyak perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Google, dan Microsoft yang biasa merekrut pekerja asing melalui program visa H-1B. Dengan kebijakan baru ini, pekerja dari sektor teknologi yang fokus pada pengelolaan konten online bisa menghadapi hambatan serius untuk bekerja di AS.

Kebijakan ini mendapat kritik dari kalangan aktivis kebebasan berbicara. Carrie DeCell dari Knight First Amendment Institute menyatakan bahwa pekerjaan moderasi konten bukan sensor, melainkan bagian dari aktivitas yang dilindungi oleh hukum kebebasan berbicara di Amerika Serikat. Kebijakan ini dianggap tidak jelas dan melanggar konstitusi.

Departemen Luar Negeri AS, saat dikonfirmasi, tidak memberikan komentar resmi terkait kebijakan yang bocor, namun menegaskan bahwa mereka tidak mendukung kedatangan pekerja yang akan berperan sebagai sensor membungkam warga AS. Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian ketatnya pemeriksaan imigrasi di bawah pemerintahan Trump.

Referensi:
[1] https://theverge.com/news/838489/trump-admin-h1b-visas-content-moderation

Analisis Ahli

Carrie DeCell

"Orang yang bekerja di moderasi konten bukanlah sensor, melainkan menjalankan fungsi yang dilindungi oleh Amandemen Pertama. Kebijakan ini tidak jelas dan bertentangan dengan konstitusi."

Analisis Kami

"Kebijakan ini terkesan sempit dan tidak memahami kompleksitas pekerjaan moderasi konten yang penting untuk menjaga informasi yang sehat di platform digital. Jika dilanjutkan, langkah ini justru dapat merugikan inovasi teknologi dan menimbulkan preseden negatif terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya."

Prediksi Kami

Kebijakan ini dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pekerja terampil dari luar negeri di sektor teknologi AS, dan memicu kontroversi serta tantangan hukum terkait kebebasan berbicara dan diskriminasi dalam proses imigrasi.