Courtesy of TheVerge

Pemerintah Trump Larang Visa H1-B untuk Pekerja Moderasi Konten Sosial Media

Kebijakan ini bertujuan menolak pelamar visa H1-B yang berpotensi terlibat dalam sensor atau moderasi konten yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, sebagai bagian dari pengetatan imigrasi yang sejalan dengan kebijakan administrasi Trump.

05 Des 2025, 02.30 WIB

57 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kebijakan baru ini dapat mempengaruhi banyak pekerja di industri teknologi dan media sosial.
Ada kekhawatiran bahwa definisi 'censorship' yang digunakan bisa menyimpang dari praktik moderasi konten yang umum.
Tindakan ini mencerminkan pendekatan pemerintahan Trump yang ketat terhadap imigrasi dan kebebasan berbicara.

Washington D.C., Amerika Serikat - Pemerintahan Trump telah mengeluarkan kebijakan baru yang menginstruksikan konsulat Amerika Serikat untuk lebih ketat menolak pelamar visa H1-B yang pernah bekerja dalam bidang moderasi konten atau sensor di dunia digital. Petugas konsulat diminta untuk mengecek riwayat pekerjaan dan profil media sosial pelamar guna memastikan mereka tidak terlibat dalam membatasi kebebasan berbicara.

Kebijakan ini ditujukan terutama kepada mereka yang bekerja di perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Google, dan Microsoft, yang sering mempekerjakan pekerja asing dengan visa H1-B. Pemerintah menilai aktivitas moderasi sebagai bentuk sensor yang dianggap melanggar ekspresi yang dilindungi di Amerika Serikat.

Kebijakan ini diawali oleh tindakan ketat lainnya, seperti pemeriksaan media sosial bagi pemegang visa pelajar dan pengenaan biaya sebesar 100.000 dolar untuk aplikasi visa H1-B. Selain itu, Trump juga menunda penerimaan imigran dari 19 negara yang dianggap 'berisiko' setelah insiden penembakan National Guard di Washington DC.

Berbagai kritikus, termasuk pakar hukum Carrie DeCell dari Knight First Amendment Institute, mengatakan bahwa kebijakan ini salah kaprah karena moderasi konten bertujuan melindungi kebebasan berbicara, bukan membatasi atau menyensor. Mereka menganggap kebijakan itu inkohesif dan bertentangan dengan konstitusi.

Pemerintah Amerika Serikat, melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, enggan memberikan komentar resmi mengenai dokumen kebijakan yang bocor, hanya menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pekerja asing yang berperan sebagai sensor atas warga Amerika. Kebijakan ini menunjukkan arah yang lebih ketat dalam regulasi visa khususnya di sektor teknologi.

Referensi:
[1] https://theverge.com/news/838489/trump-admin-h1b-visas-content-moderation

Analisis Ahli

Carrie DeCell

"Orang yang bekerja dalam moderasi konten sebenarnya melindungi kebebasan berekspresi dan bukan melakukan sensor, sehingga kebijakan ini tidak koheren dan bertentangan dengan Konstitusi AS."

Analisis Kami

"Kebijakan ini keliru menganggap moderasi konten sebagai sensor yang melanggar kebebasan berekspresi, padahal sebenarnya moderasi adalah upaya menjaga keamanan dan keakuratan informasi online. Ini menunjukkan pendekatan pemerintahan yang salah kaprah dan bisa menghambat inovasi serta keberagaman tenaga kerja terampil di sektor teknologi AS."

Prediksi Kami

Kebijakan ini kemungkinan akan memperketat proses pemberian visa terutama bagi pekerja teknologi, yang dapat mengakibatkan penurunan jumlah pekerja asing berkeahlian tinggi di perusahaan teknologi AS dan meningkatkan kritik hukum serta debat terkait kebebasan berbicara.

Pertanyaan Terkait

Apa yang diperintahkan oleh pemerintahan Trump terkait visa H1-B?

Pemerintahan Trump memerintahkan konsulat AS untuk mempertimbangkan menolak pemohon visa H1-B yang terlibat dalam moderasi konten atau 'censorship'.

Mengapa aplikasi visa H1-B ditujukan untuk para pekerja yang terlibat dalam moderasi konten?

Aplikasi visa H1-B ditujukan untuk pekerja yang mungkin memiliki riwayat bekerja di perusahaan media sosial atau jasa finansial yang terlibat dalam penekanan ekspresi yang dilindungi.

Apa argumen yang diajukan oleh Carrie DeCell mengenai kebijakan ini?

Carrie DeCell berargumen bahwa orang yang bekerja dalam studi informasi dan tim moderasi konten tidak terlibat dalam 'censorship', melainkan melindungi hak-hak yang diatur oleh Amandemen Pertama.

Apa tanggapan Departemen Luar Negeri tentang kebijakan baru ini?

Departemen Luar Negeri menyatakan tidak mendukung kedatangan orang asing ke AS untuk bekerja sebagai sensor yang membungkam warga Amerika.

Apa yang diminta untuk diperiksa dalam riwayat pekerjaan pemohon visa?

Pemeriksaan riwayat pekerjaan pemohon visa diarahkan untuk memastikan tidak ada partisipasi dalam kegiatan penekanan ekspresi.