TLDR
Pengumpulan data pribadi harus relevan dan sesuai dengan prinsip pelindungan data. Ada risiko besar terkait penyimpanan dan pengelolaan data pribadi tanpa standar keamanan yang jelas. Pemerintah perlu segera membentuk badan pengawas untuk implementasi UU Pelindungan Data Pribadi. Banyak gedung perkantoran dan fasilitas publik di Jakarta mulai menerapkan aturan ketat yang mengharuskan pengunjung menyerahkan KTP atau melakukan selfie sebelum masuk. Meski bertujuan menjaga keamanan, cara ini seringkali mengumpulkan data yang tidak relevan dan mengabaikan standar perlindungan data pribadi yang ada.Menurut Parasurama Pamungkas, peneliti dari Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, pengumpulan data pribadi yang tidak sesuai tujuan melanggar Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, pemerintah belum membentuk badan pengawas yang seharusnya menjaga implementasi UU ini agar berjalan efektif.Praktik pengumpulan data yang tidak sesuai ini menyebabkan risiko kebocoran data pribadi, karena banyak pengelola gedung tidak memiliki standar keamanan dalam menyimpan informasi seperti salinan KTP dan foto wajah. Masalah menjadi semakin rumit tanpa adanya pengawasan resmi.Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menambahkan bahwa foto selfie dan KTP bukan alat identifikasi resmi menurut Dukcapil. Keamanan data tergantung pada pengelola bagaimana mereka menyimpan dan melindungi data tersebut agar tidak bocor dan disalahgunakan.Para ahli juga menyarankan pengelola gedung mencari alternatif yang tidak berisiko terhadap privasi warga, dengan memberikan opsi tanpa harus mengumpulkan KTP atau foto wajah. Privasi seharusnya menjadi standar dasar yang diutamakan dalam berbagai aktivitas publik.
