Pemerintah Rancang Aturan Batasi Game Online Usai Kejadian Ledakan di SMA 72

Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan langkah pembatasan beberapa game online, termasuk PUBG, setelah insiden ledakan di SMA 72 Jakarta yang diduga terkait dengan pengaruh game online. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah untuk mencari solusi terhadap pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan oleh game game tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa arahan tersebut menjadi bagian dari fokus pemerintah saat ini, sementara Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan pihaknya sedang meninjau secara detail kasus ini tanpa memberikan informasi lebih lanjut. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS), sebuah sistem klasifikasi usia untuk game yang akan mewajibkan pengembang game mencantumkan kategori usia yang sesuai bagi para pemainnya. Sistem ini bertujuan untuk melindungi para pemain, khususnya anak-anak dan remaja, dari konten yang tidak sesuai. IGRS akan mulai diberlakukan pada tahun 2026 dengan mekanisme dua tahap, yakni self assessment dari pengembang game sendiri dan pengecekan berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan keakuratan klasifikasi usia tersebut. Dengan adanya sistem IGRS dan pembahasan pembatasan game online ini, diharapkan pemerintah dapat meminimalisir dampak negatif dari game online terhadap masyarakat dan menjaga keamanan serta kenyamanan anak-anak dan remaja dalam bermedia digital.