Pemerintah Indonesia Pertimbangkan Pembatasan Game PUBG Setelah Insiden Ledakan

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membatasi akses game online bersenjata seperti PUBG setelah terjadi ledakan di sebuah sekolah di Kelapa Gading yang diduga terkait dengan pengaruh game tersebut. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin mencari solusi menghadapi dampak negatif dari game online. Beberapa negara telah lebih dulu melarang atau memblokir PUBG. India melarang akses sejak tahun 2020 karena alasan kedaulatan dan keamanan. Begitu juga China yang melarang versi original PUBG dan menggantinya dengan versi yang lebih ramah sesuai aturan dalam negeri. Pakistan melarang game tersebut karena dampaknya yang adiktif dan merugikan kesehatan anak-anak. Yordania juga melakukan pelarangan dengan alasan dampak buruk bagi masyarakat. Nepal pernah memblokir lalu mencabut larangan, sedangkan Bangladesh dan Afghanistan juga menerapkan pembatasan. Tencent, distributor PUBG asal China, mengubah versi gamenya menjadi Game for Peace yang menampilkan konten lebih ringan seperti darah diganti warna hijau dan karakter penembak melambai tangan, bukan jatuh terluka. Ini merupakan adaptasi agar game tetap bisa beredar di China. Langkah pembatasan ini menunjukkan pemerintah Indonesia mulai memperhatikan pengaruh buruk game online dan berusaha mencari regulasi yang tepat agar anak-anak dan remaja terlindungi dari risiko bahaya psikologis dan sosial akibat game kekerasan.