Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

China Berlakukan Aturan Ketat untuk Influencer Bahas Topik Serius di Media Sosial

Teknologi
Keamanan Siber
CNBCIndonesia CNBCIndonesia
03 Nov 2025
22 dibaca
1 menit
China Berlakukan Aturan Ketat untuk Influencer Bahas Topik Serius di Media Sosial

Rangkuman 15 Detik

Peraturan baru CAC mengharuskan influencer memiliki kualifikasi resmi untuk topik serius.
Tujuan peraturan adalah mengurangi misinformasi di media sosial.
Pendapat masyarakat mengenai peraturan ini terbagi antara mendukung dan menentang.
China mengeluarkan aturan baru yang mengatur para influencer di platform media sosial agar hanya mereka yang memiliki kualifikasi resmi yang boleh berbicara tentang topik serius seperti keuangan, kesehatan, kedokteran, hukum, dan pendidikan. Aturan ini mulai berlaku sejak 25 Oktober 2025. Para influencer harus bisa membuktikan kualifikasinya lewat gelar sarjana, pelatihan resmi, lisensi, atau sertifikat. Platform seperti Douyin, Weibo, dan Bilibili wajib memverifikasi kredensial ini dan memantau konten yang diunggah agar sesuai aturan. Selain itu, CAC melarang iklan produk dan layanan medis disamarkan sebagai konten edukasi untuk menghindari promosi tersembunyi yang merugikan. Penggunaan kecerdasan buatan juga harus diberi tanda jika konten berasal dari AI atau referensi lain. Aturan ini mendapat reaksi beragam dari masyarakat; beberapa mendukung karena bisa mengurangi misinformasi dan memastikan hanya orang berkompeten yang memberi informasi, sementara lainnya menganggap ini pembatasan kebebasan berbicara dan suara independen di media sosial. Aturan ini mencerminkan usaha pemerintah China untuk meningkatkan kualitas informasi sekaligus menekan penyebaran konten berbahaya, namun tetap menimbulkan perdebatan soal kebebasan berekspresi dan pengawasan digital.

Analisis Ahli

Dr. Lin Xiaoyu (Ahli kebijakan media digital)
Langkah CAC adalah respons yang tepat dalam era digital untuk menjaga kualitas informasi dan melindungi masyarakat dari misinformasi berbahaya.
Prof. Zhang Wei (Pengamat kebebasan berbicara)
Meskipun tujuan positif, aturan ini berpotensi menjadi alat pengendalian pemerintah terhadap kebebasan berpendapat yang seharusnya tetap dilindungi.