Pemerintah Indonesia Desak TikTok dan Meta Atasi Disinformasi Demo Ricuh

Pemerintah Indonesia menanggapi demo ricuh di DPR yang terjadi pada 25 Agustus 2025 dengan serius karena diduga akibat penyebaran konten palsu di media sosial. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memanggil platform besar seperti TikTok dan Meta untuk membahas masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meminta TikTok dan Meta agar melakukan moderasi konten lebih ketat dan menghapus konten palsu yang dapat memicu kericuhan tanpa harus menunggu perintah langsung dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melindungi keamanan negara dan masyarakat dari pengaruh hoaks yang berbahaya. Angga juga menjelaskan bahwa platform yang melanggar aturan bisa dikenakan sanksi berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin operasional. Beberapa konten disinformasi yang diangkat salah satunya berupa video hoaks yang menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara serta rekaman kerusuhan lama yang diklaim terjadi pada hari demo. Selain TikTok dan Meta, pemerintah berencana melakukan pertemuan dengan platform media sosial lain seperti X dan YouTube Indonesia pada akhir pekan ini untuk memastikan seluruh pihak berperan dalam mengendalikan informasi yang beredar di masyarakat. Langkah ini menunjukkan fokus pemerintah dalam menjaga keamanan informasi di era digital dengan berharap platform media sosial dapat bekerja sama secara proaktif dalam menangani konten-konten berbahaya demi kebaikan bersama.