Putusan Pengadilan Madras: Kripto Kini Diakui Sebagai Properti di India

Pengadilan Tinggi Madras di India baru-baru ini mengeluarkan putusan penting yang menyatakan bahwa mata uang kripto adalah bentuk properti di bawah hukum India. Keputusan ini merupakan yang pertama di India yang secara resmi mengakui hak kepemilikan aset digital, memberikan perlindungan hukum yang setara dengan properti fisik atau aset keuangan lainnya. Kasus ini bermula dari sengketa yang melibatkan WazirX, sebuah bursa kripto besar yang mengalami peretasan pada tahun 2024 dengan kerugian mencapai 230 juta dolar AS. Setelah peretasan tersebut, WazirX membekukan penarikan dana dan memindahkan operasinya ke Singapura, mengakibatkan banyak investor India kehilangan akses ke aset kripto mereka. Seorang investor bernama Rhutikumari mengajukan petisi ke Pengadilan Madras dengan argumen bahwa aset kriptonya harus dianggap sebagai properti yang dimiliki dan dilindungi secara hukum oleh yurisdiksi India, karena transaksi beli dilakukan di India menggunakan rekening bank lokal. Pengadilan mendukung argumen ini dan menolak klaim WazirX yang ingin menyelesaikan sengketa di Singapura. Dalam putusannya, pengadilan mengutip preseden hukum India sebelumnya yang mendefinisikan properti sebagai segala bentuk kepentingan yang dapat dimiliki dan dinikmati seseorang. Dengan demikian, kripto diklasifikasikan sebagai properti yang dapat dinikmati secara manfaat dan dipegang sebagai kepercayaan (trust). Putusan ini berdampak luas karena membuka jalan bagi investor kripto India untuk menuntut perlindungan hukum atas aset mereka dalam kasus pembekuan atau sengketa, serta memperkuat posisi hukum India terhadap kasus insolvensi dan restrukturisasi aset digital. Ke depan, putusan ini juga diharapkan mendorong percepatan regulasi dan kebijakan perlindungan terkait aset kripto di India.