Courtesy of Reuters

Perjanjian PBB Lawan Kejahatan Siber Dinilai Berisiko Langgar Hak Asasi

Perjanjian PBB ini bertujuan mempercepat dan memperkuat respons internasional terhadap kejahatan siber, mengurangi dampak ekonomi yang besar, serta mendorong kerja sama lintas negara dalam menghadapi ancaman siber sambil tetap berusaha melindungi hak asasi manusia.

23 Okt 2025, 05.15 WIB

219 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Perjanjian kejahatan siber PBB diharapkan dapat mempercepat respons terhadap kejahatan siber.
Ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan hak asasi manusia terkait dengan perjanjian ini.
Perjanjian tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap peran hacker etis dan kebebasan berekspresi.

Hanoi, Vietnam - Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan penandatanganan perjanjian cyber di Hanoi, Vietnam, untuk melawan kejahatan siber yang merugikan ekonomi global hingga triliunan dolar setiap tahunnya. Perjanjian ini diharapkan dapat mempercepat proses kerjasama antar-negara dalam menanggulangi kasus kejahatan siber.

Meski dianggap sebagai langkah monumental, perjanjian ini mendapat kritik dari aktivis dan perusahaan teknologi besar yang mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak asasi manusia karena bahasa hukum yang dianggap terlalu kabur dan luas. Mereka juga takut perjanjian ini justru mempermudah kriminal siber dan mengkriminalisasi hacker etis.

Pemilihan Vietnam sebagai tuan rumah acara ini juga menuai kontroversi karena catatan buruk pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut, terutama terkait dengan pembatasan kebebasan berekspresi di dunia maya. Beberapa pihak melihat hal ini sebagai sinyal yang buruk bagi para pembela hak asasi manusia.

PBB meyakinkan bahwa perjanjian ini sudah memasukkan safeguards untuk melindungi hak asasi manusia serta memungkinkan negara-negara menolak permintaan kerja sama yang bertentangan dengan hukum internasional. Mereka juga menyebut perjanjian ini mendorong riset keamanan yang sah supaya tidak dihukum.

Akan tetapi, kekhawatiran tetap ada terkait risiko perjanjian ini digunakan untuk menekan kebebasan dan memberi peluang bagi negara-negara untuk menyalahgunakan aturan tersebut. Masa depan kerja sama siber internasional diperkirakan akan jadi lebih ketat, tapi tantangan dalam menjaga kebebasan digital tetap besar.

Referensi:
[1] https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/un-cybercrime-pact-be-signed-hanoi-raises-hopes-concerns-2025-10-22/

Analisis Ahli

Raman Jit Singh Chima

"Perjanjian ini bisa menjadi alat bagi pemerintah yang represif untuk mengeksstradisi dan menindas aktivis, mengirim sinyal negatif bagi para pembela hak asasi manusia."

Analisis Kami

"Perjanjian ini merupakan langkah yang dibutuhkan, namun kelemahan paling besar terletak pada ketentuan yang terlalu umum dan potensi penyalahgunaan oleh negara otoriter. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, ada risiko undang-undang ini justru memperkuat kontrol pemerintah dan menekan kebebasan berekspresi di dunia maya."

Prediksi Kami

Jika perjanjian ini disahkan dan diimplementasikan secara luas, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan siber, namun juga akan menimbulkan ketegangan terkait kebebasan digital dan hak asasi manusia di beberapa negara.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan utama perjanjian kejahatan siber yang akan ditandatangani?

Tujuan utama perjanjian kejahatan siber adalah untuk mengurangi pelanggaran yang menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi global.

Mengapa pemilihan Vietnam sebagai tuan rumah perjanjian ini dipertanyakan?

Pemilihan Vietnam sebagai tuan rumah dipertanyakan karena catatan hak asasi manusianya yang lemah, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi online.

Apa risiko yang diidentifikasi oleh aktivis dan perusahaan teknologi terkait perjanjian ini?

Risiko yang diidentifikasi termasuk potensi penyalahgunaan dari bahasa yang tidak jelas dalam perjanjian yang dapat memfasilitasi aktivitas ilegal.

Apa yang dikatakan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB tentang definisi kejahatan siber yang terlalu luas?

Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa definisi kejahatan siber yang terlalu luas dapat digunakan untuk membatasi hak kebebasan berekspresi.

Apa yang diharapkan Vietnam dari perjanjian ini terkait pertahanan sibernya?

Vietnam berharap perjanjian ini dapat meningkatkan profil internasionalnya dan memperkuat pertahanan siber negara.