Hong Kong Luncurkan Undang-Undang Keamanan Siber Baru untuk Lindungi Infrastruktur Penting

Hong Kong baru saja mengesahkan undang-undang keamanan siber yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Undang-undang ini mengharuskan operator infrastruktur penting, seperti bank, layanan kesehatan, dan transportasi, untuk memperkuat sistem komputer mereka dan melaporkan insiden keamanan siber. Jika mereka tidak mematuhi, mereka bisa dikenakan denda hingga HKRp 83.50 miliar ($5 juta) (sekitar Rp 10.69 miliar ($640,000) ). Chris Tang, Sekretaris Keamanan Hong Kong, menjelaskan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan ekonomi dari gangguan yang bisa terjadi pada sistem komputer yang vital. Undang-undang ini juga mewajibkan penilaian risiko keamanan setiap tahun dan audit keamanan independen setiap dua tahun. Selain itu, operator harus melaporkan insiden serius dalam waktu dua jam. Meskipun undang-undang ini penting untuk keamanan, beberapa ahli khawatir bahwa biaya kepatuhan yang lebih tinggi bisa membuat investor asing ragu untuk berinvestasi di Hong Kong.