Courtesy of YahooFinance
Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa mereka akan memberikan subsidi sebesar Rp 129.26 triliun ($7,86 miliar) kepada Intel, yang lebih rendah dari Rp 139.78 triliun ($8,5 miliar) yang diumumkan sebelumnya. Subsidi ini akan mendukung proyek manufaktur di beberapa negara bagian seperti Arizona, New Mexico, Ohio, dan Oregon, dan bertujuan untuk memproduksi chip yang dirancang di AS oleh pekerja AS. Meskipun Intel mengalami kesulitan tahun ini dan melakukan pemecatan, mereka telah memenuhi beberapa target awal proyek dan akan menerima setidaknya Rp 16.45 triliun ($1 miliar) sebelum akhir Desember.
Subsidi ini merupakan bagian dari undang-undang tahun 2022 yang bertujuan untuk meningkatkan produksi semikonduktor di dalam negeri dengan total dana sebesar Rp 866.65 triliun ($52,7 miliar) . Intel juga baru-baru ini memenangkan kontrak Rp 49.34 triliun ($3 miliar) dari Departemen Pertahanan, yang menyebabkan pengurangan dalam jumlah subsidi langsung yang diterima. Meskipun Intel memilih untuk tidak melanjutkan pinjaman pemerintah sebesar Rp 180.90 triliun ($11 miliar) , mereka berharap dapat memanfaatkan ketentuan pinjaman di masa depan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa tujuan dari subsidi pemerintah untuk Intel?A
Tujuan dari subsidi pemerintah untuk Intel adalah untuk mendukung proyek manufaktur chip domestik di AS.Q
Siapa yang mengumumkan subsidi tersebut?A
Subsidi tersebut diumumkan oleh Sekretaris Perdagangan AS, Gina Raimondo.Q
Mengapa jumlah subsidi untuk Intel berkurang?A
Jumlah subsidi untuk Intel berkurang karena perusahaan memenangkan kontrak terpisah senilai $3 miliar dari Departemen Pertahanan.Q
Apa yang dikatakan Pat Gelsinger tentang investasi ini?A
Pat Gelsinger menyatakan bahwa dukungan bipartisan untuk memulihkan kepemimpinan teknologi dan manufaktur AS mendorong investasi yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional.Q
Apa yang direncanakan Intel terkait pinjaman pemerintah?A
Intel berencana untuk mengklaim Kredit Pajak Investasi Treasury dan tidak melanjutkan pinjaman pemerintah yang ditawarkan karena syaratnya tidak menguntungkan.