TLDR
Pemerintah Filipina berusaha meningkatkan transparansi dengan meluncurkan sistem blockchain. Teknologi blockchain akan membantu mencegah korupsi dalam proyek infrastruktur. Demonstrasi publik mendorong pemerintah untuk mengadopsi solusi teknologi untuk masalah keterbukaan. Pemerintah Filipina meluncurkan sistem berbasis teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek di Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya. Langkah ini merupakan respons langsung atas demonstrasi besar-besaran akibat tuduhan korupsi dan proyek infrastruktur yang bermasalah.Sistem blockchain yang dinamai Flipina dikembangkan oleh perusahaan teknologi BayaniChain Ventures. Teknologi ini menyimpan catatan kontrak dan pelaksanaan proyek sebagai aset digital yang tidak bisa diubah, sehingga publik dapat mengakses dan memverifikasi setiap informasi secara terbuka dan aman.Peluncuran sistem tersebut bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah, yang sebelumnya tersentuh karena kasus markup anggaran, hasil konstruksi yang di bawah standar, dan proyek bodong. Proyek pengendalian banjir tersebut memiliki anggaran sekitar 33 miliar USD selama periode 15 tahun.Teknologi yang digunakan berjalan di jaringan Proof-of-Stake Polygon yang kompatibel dengan Ethereum, dengan catatan waktu yang di-stempel dan diverifikasi oleh pihak independen. Hal ini membuat penundaan maupun manipulasi data menjadi terlihat dan sulit untuk disamarkan.Ke depan, BayaniChain berencana memperluas penggunaan platform ini ke instansi pemerintah lain untuk meningkatkan transparansi dan melindungi anggaran negara secara keseluruhan. Sistem ini diharapkan menjadi alat efektif dalam perang melawan korupsi melalui kolaborasi teknologi dan partisipasi publik.
