Courtesy of CNBCIndonesia

Filipina Gunakan Blockchain untuk Cegah Korupsi Proyek Infrastruktur Besar

Memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam kontrak dan pengerjaan proyek pemerintah melalui teknologi blockchain sehingga publik dapat mengakses data yang tidak dapat diubah dan diverifikasi secara terbuka.

25 Sep 2025, 20.20 WIB

137 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pemerintah Filipina berusaha meningkatkan transparansi dengan meluncurkan sistem blockchain.
Teknologi blockchain akan membantu mencegah korupsi dalam proyek infrastruktur.
Demonstrasi publik mendorong pemerintah untuk mengadopsi solusi teknologi untuk masalah keterbukaan.

Jakarta, Indonesia - Pemerintah Filipina meluncurkan sistem berbasis teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek di Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya. Langkah ini merupakan respons langsung atas demonstrasi besar-besaran akibat tuduhan korupsi dan proyek infrastruktur yang bermasalah.

Sistem blockchain yang dinamai Flipina dikembangkan oleh perusahaan teknologi BayaniChain Ventures. Teknologi ini menyimpan catatan kontrak dan pelaksanaan proyek sebagai aset digital yang tidak bisa diubah, sehingga publik dapat mengakses dan memverifikasi setiap informasi secara terbuka dan aman.

Peluncuran sistem tersebut bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah, yang sebelumnya tersentuh karena kasus markup anggaran, hasil konstruksi yang di bawah standar, dan proyek bodong. Proyek pengendalian banjir tersebut memiliki anggaran sekitar 33 miliar USD selama periode 15 tahun.

Teknologi yang digunakan berjalan di jaringan Proof-of-Stake Polygon yang kompatibel dengan Ethereum, dengan catatan waktu yang di-stempel dan diverifikasi oleh pihak independen. Hal ini membuat penundaan maupun manipulasi data menjadi terlihat dan sulit untuk disamarkan.

Ke depan, BayaniChain berencana memperluas penggunaan platform ini ke instansi pemerintah lain untuk meningkatkan transparansi dan melindungi anggaran negara secara keseluruhan. Sistem ini diharapkan menjadi alat efektif dalam perang melawan korupsi melalui kolaborasi teknologi dan partisipasi publik.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250925130441-37-670116/proyek-rp552-t-dikorupsi-pekerjaan-umum-pakai-blockchain-di-filipina

Analisis Ahli

Paul Soliman

"Blockchain memungkinkan pencatatan kontrak yang tidak dapat dimanipulasi dan memberikan akses publik agar bisa memverifikasi pekerjaan pemerintah secara transparan."

Gelo Wong

"Sistem ini membuat setiap upaya manipulasi data menjadi terlihat dan tidak bisa disembunyikan, sehingga meningkatkan akuntabilitas proyek pemerintah."

Analisis Kami

"Inisiatif Filipina menggunakan blockchain adalah langkah maju dalam menanggulangi korupsi dengan cara yang inovatif dan teknologi tinggi. Namun, keberhasilan sebenarnya tergantung pada komitmen pemerintah untuk menjalankan sistem ini secara konsisten dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau data yang terbuka."

Prediksi Kami

Teknologi blockchain ini kemungkinan akan diadopsi secara luas oleh berbagai instansi pemerintah di Filipina, mendorong peningkatan transparansi dan mengurangi praktik korupsi di sektor publik.