AI summary
Penggunaan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Senator Bam Aquino berkomitmen untuk memimpin inisiatif ini meskipun belum ada proposal formal. BayaniChain berperan penting dalam menghubungkan sistem internal dengan blockchain publik. Senator Bam Aquino dari Filipina mengusulkan agar seluruh anggaran nasional diletakkan dalam platform blockchain agar setiap pengeluaran negara dapat dimonitor secara transparan oleh warga. Ide ini bertujuan untuk mengurangi korupsi dan memastikan setiap peso yang dibelanjakan bisa dilacak dengan mudah.Saat ini, Departemen Penganggaran dan Manajemen Filipina sudah menggunakan blockchain untuk mencatat beberapa dokumen keuangan penting seperti Special Allotment Release Orders (SAROs) dan Notices of Cash Allocation (NCAs). Ini merupakan platform on-chain pertama untuk anggaran di Asia.Perusahaan teknologi lokal, BayaniChain, menyediakan infrastruktur blockchain yang menghubungkan sistem internal DBM ke blockchain publik agar dokumen-dokumen anggaran dapat dipublikasikan dan diverifikasi secara online. Namun, BayaniChain tidak secara langsung terlibat dalam rencana senator Aquino.Platform anggaran DBM menggunakan jaringan Polygon yang menerapkan teknologi Proof-of-Stake dan kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine. Teknologi tambahan seperti Prismo mengelola pengolahan data, enkripsi, dan validasi dokumen yang diunggah ke blockchain.Jika rencana ini dilaksanakan secara penuh, Filipina bisa menjadi pelopor negara pertama yang menggunakan blockchain untuk menangani anggaran nasional secara menyeluruh. Ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik serta menjadi contoh bagi negara lain di Asia dan dunia.
Penggunaan blockchain untuk anggaran pemerintah adalah langkah maju dalam transparansi dan pencegahan korupsi, namun harus diimbangi dengan kesiapan teknis dan kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan masalah privasi atau birokrasi baru. Jika berhasil, model ini bisa menjadi benchmark global, tapi risiko teknis dan budaya birokrasi masih jadi tantangan utama.
