Senator Bam Aquino Dorong Transparansi Anggaran Nasional Filipina Lewat Blockchain
Finansial
Kebijakan Fiskal
28 Agt 2025
204 dibaca
1 menit
Rangkuman 15 Detik
Penggunaan blockchain untuk anggaran nasional dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Senator Bam Aquino berambisi menjadikan Filipina sebagai negara pertama yang menggunakan sistem anggaran berbasis blockchain.
Kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan teknologi lokal dapat menciptakan sistem yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran.
Senator Bam Aquino mengusulkan agar seluruh anggaran nasional Filipina dikelola melalui teknologi blockchain. Tujuannya adalah supaya setiap peso yang dibelanjakan oleh pemerintah dapat dipantau dan dilacak oleh warga negara secara transparan agar pengelolaan dana negara lebih bertanggung jawab.
Saat ini, Departemen Anggaran dan Manajemen Filipina sudah menggunakan blockchain untuk mencatat dokumen keuangan tertentu seperti Special Allotment Release Orders (SAROs) dan Notices of Cash Allocation (NCAs). Ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan manajemen anggaran yang lebih terbuka dan akuntabel.
Perusahaan teknologi lokal BayaniChain menyediakan infrastruktur blockchain yang menghubungkan sistem internal DBM dengan blockchain publik. Teknologi ini memungkinkan data anggaran dipublikasikan secara online dan diverifikasi oleh publik dengan jaminan keamanan data.
Platform anggaran nasional berbasis blockchain tersebut menggunakan jaringan Polygon yang dikenal hemat energi dan kompatibel dengan Ethereum. Sistem ini mengandalkan Proof-of-Stake yang membantu menjaga transparansi dan skalabilitas transaksi keuangan pemerintah.
Jika rencana ini terwujud, Filipina akan menjadi negara pertama yang mengimplementasikan anggaran nasional secara on-chain yang dapat diakses secara publik, membuka jalan inovasi dan transparansi baru dalam pengelolaan keuangan publik serta menjadi contoh internasional.
Analisis Ahli
Paul Soliman
Blockchain bukan solusi tunggal melawan korupsi, tetapi dapat menciptakan catatan yang tidak dapat diubah yang memastikan akuntabilitas pejabat pemerintah.