Luhut Pimpin GovTech Berbasis AI untuk Digitalisasi Layanan Publik Indonesia

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mendapat penugasan penting dari Presiden RI sebagai Ketua Government Technology (GovTech). Digitalisasi sistem pemerintahan kini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan suatu kebutuhan mendesak agar pelayanan publik bisa lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Pengalaman selama pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa Indonesia membutuhkan sistem kesehatan dan layanan publik yang lebih terintegrasi dan tangguh. Contohnya, aplikasi PeduliLindungi yang sudah digunakan oleh lebih dari 120 juta orang berhasil menunjang upaya pengendalian pandemi secara digital. Luhut menjelaskan bahwa GovTech yang dikembangkan bakal memakai teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membaca, mengolah, dan menyatukan data dari berbagai layanan pemerintahan, termasuk Online Single Submission (OSS). Dengan AI, proses regulasi yang biasanya panjang bisa dipercepat menjadi hitungan detik, sekaligus mengurangi peluang korupsi. Pilot project GovTech akan dimulai di Banyuwangi bulan ini. Jika hasilnya memuaskan, pemerintah berencana memperluas sistem ini ke 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia mulai awal tahun depan. Selanjutnya, GovTech juga akan terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional yang fokus pada sektor kesehatan dan perizinan tenaga medis. Target dari integrasi ini adalah dapat berjalan penuh dalam waktu tiga tahun ke depan, sehingga mendukung terciptanya layanan publik yang lebih modern, cepat, dan transparan. Langkah ini diharapkan dapat mengubah wajah administrasi pemerintahan menjadi lebih digital dan bebas dari praktik buruk seperti suap.