Courtesy of YahooFinance
Jerman sedang mempertimbangkan untuk mengubah aturan ketat mengenai pinjaman yang telah ada sejak 2009. Aturan ini, yang dikenal sebagai "debt brake," membatasi defisit anggaran struktural hingga 0,35% dari produk domestik bruto (PDB). Banyak pihak, termasuk calon kanselir Friedrich Merz, mulai menyadari bahwa fleksibilitas dalam aturan ini diperlukan untuk mendanai investasi besar di bidang infrastruktur, energi, dan pertahanan. Merz mengakui bahwa jika partainya menang dalam pemilihan mendatang, mereka mungkin perlu berkoalisi dengan partai lain yang mendukung peningkatan pinjaman.
Baca juga: Sebuah Pertarungan Pukul 3 Pagi Menyelamatkan Rencana Mengubah Permainan Merz untuk Jerman
Beberapa usulan untuk mereformasi aturan ini termasuk mengaitkan batas pinjaman dengan tingkat utang, menggunakan dana khusus untuk investasi tertentu, dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada pemerintah daerah dalam hal anggaran. Namun, perubahan ini memerlukan dukungan mayoritas dua pertiga di parlemen. Meskipun ada dorongan untuk reformasi, beberapa ekonom memperingatkan bahwa Jerman mungkin tetap mempertahankan sikap konservatif dalam hal keuangan, terutama terkait dengan utang dan tanggung jawab pensiun yang meningkat.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang menjadi fokus utama artikel ini?A
Artikel ini membahas kemungkinan reformasi aturan pinjaman di Jerman menjelang pemilihan mendatang.Q
Siapa Friedrich Merz dan apa perannya dalam konteks artikel?A
Friedrich Merz adalah kandidat kanselir dari CDU yang mengakui perlunya fleksibilitas dalam pembiayaan investasi.Q
Apa itu 'debt brake' dan mengapa penting untuk dibahas?A
'Debt brake' adalah mekanisme yang membatasi defisit anggaran Jerman dan penting untuk menjaga stabilitas fiskal.Q
Mengapa ada kebutuhan untuk reformasi aturan pinjaman di Jerman?A
Ada kebutuhan untuk reformasi karena Jerman memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan pertahanan.Q
Apa dampak dari pemilihan mendatang terhadap kebijakan fiskal Jerman?A
Pemilihan mendatang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal dan keputusan mengenai reformasi aturan pinjaman.