Vietnam Blokir Telegram karena Konten Ilegal dan Ketidakpatuhan Data Pengguna
Teknologi
Keamanan Siber
24 Mei 2025
207 dibaca
1 menit

Rangkuman 15 Detik
Telegram mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan, tetapi menghadapi tantangan besar di beberapa negara.
Vietnam mengambil langkah tegas dengan memblokir Telegram karena dugaan kejahatan terkait penggunanya.
Regulasi media yang ketat di Vietnam mencerminkan kontrol pemerintah terhadap platform digital dan kebebasan berekspresi.
Telegram sekarang telah memiliki 1 miliar pengguna aktif pada tahun 2025, menjadikannya pesaing kuat WhatsApp yang memiliki 3 miliar pengguna. Namun, popularitas ini tidak lepas dari berbagai masalah hukum yang muncul di beberapa negara.
Vietnam menjadi salah satu negara yang mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir Telegram karena dianggap tidak membantu pemerintah dalam memberantas kejahatan yang dilakukan lewat platform tersebut.
Kementerian Teknologi Vietnam juga melaporkan bahwa sebagian besar saluran dan grup Telegram di negara itu melibatkan pelanggaran serius, seperti penipuan, perdagangan narkoba, dan aktivitas yang mencurigakan terkait terorisme.
Wilayah Vietnam sendiri sangat ketat dalam mengontrol dan menyensor media sosial. Pemerintah juga telah meminta platform besar lain seperti Facebook, YouTube, dan TikTok untuk aktif menghapus konten yang dianggap berbahaya atau melanggar hukum.
Ketegangan ini berlanjut dengan pembatasan perjalanan yang dialami CEO Telegram, Pavel Durov, yang sempat ditangkap di Prancis, menunjukkan bahwa Telegram menghadapi tekanan global terkait keamanan dan regulasi.
Analisis Ahli
Bruce Schneier
Pemblokiran semacam ini menandai dilema klasik antara privasi dan keamanan nasional; platform seperti Telegram harus menemukan keseimbangan yang tidak mudah di era digital yang serba terbuka.Masha Gessen
Tindakan pemerintah otoriter dalam memblokir aplikasi komunikasi seperti Telegram bukan hanya soal keamanan, tetapi juga untuk membatasi kebebasan berpendapat dan kontrol politik.

