Negara-negara Batasi WhatsApp Karena Keamanan dan Kontrol Informasi Digital
Teknologi
Keamanan Siber
15 Agt 2025
295 dibaca
1 menit

Rangkuman 15 Detik
Rusia mulai membatasi WhatsApp karena masalah keamanan dan penyelidikan.
Beberapa negara telah memblokir atau membatasi akses WhatsApp untuk mengontrol informasi.
Pembatasan ini sering kali berkaitan dengan keamanan nasional dan regulasi komunikasi digital.
Banyak negara di dunia kini membatasi layanan WhatsApp, terutama terkait fitur panggilan suara dan video, dengan berbagai alasan seperti keamanan nasional dan pengendalian arus informasi. Salah satu negara terbaru yang memberlakukan pembatasan ini adalah Rusia pada tanggal 14 Agustus 2025.
Beberapa negara, seperti China dan Korea Utara, memblokir WhatsApp secara penuh sebagai bagian dari sistem sensor internet yang sangat ketat. Hal ini membuat warga di negara tersebut menggunakan aplikasi lokal untuk berkomunikasi sehari-hari.
Di Uni Emirat Arab dan Qatar, akses ke panggilan VoIP melalui WhatsApp dibatasi, tetapi pesan teks tetap diizinkan. Negara-negara lain seperti Mesir dan Yordania juga memberlakukan pembatasan serupa pada fitur tertentu.
Ada juga negara yang pernah memblokir WhatsApp dalam situasi khusus, seperti Iran, Turki, Uganda, dan Kuba, tetapi beberapa di antaranya kemudian melonggarkan atau mencabut larangan tersebut untuk memperbaiki akses komunikasi masyarakat.
Di Amerika Serikat, penggunaan WhatsApp dalam perangkat resmi pemerintah dilarang sejak Juni 2025 sebagai langkah keamanan internal. Fenomena ini menunjukkan tren global bagaimana negara berusaha mengatur penggunaan teknologi komunikasi lewat regulasi yang ketat.
Analisis Ahli
Dr. Andi Prasetyo (Ahli Kebijakan Teknologi Informasi)
Pembatasan ini adalah cerminan dari kegagalan global dalam menemukan keseimbangan antara kebebasan berinternet dan keamanan nasional. Negara-negara harus mencari solusi yang lebih inklusif tanpa mengorbankan hak privasi pengguna.Prof. Rina Santoso (Pengamat Media Sosial dan Politik)
Langkah-langkah pembatasan ini sering kali lebih berkaitan dengan kontrol politik daripada alasan keamanan murni, yang bisa berdampak negatif terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi.

