Perpanjangan TikTok oleh Trump Picu Ketegangan Hukum dan Kekhawatiran Keamanan AS
Teknologi
Keamanan Siber
05 Apr 2025
132 dibaca
1 menit

Rangkuman 15 Detik
Penundaan yang diumumkan Trump menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan teknologi.
Ada kekhawatiran bipartisan mengenai keamanan data pengguna TikTok.
Negosiasi mengenai TikTok menunjukkan ketegangan antara kepentingan nasional dan bisnis.
Presiden Donald Trump telah memperpanjang batas waktu untuk penjualan atau larangan TikTok selama 75 hari, yang membuat perusahaan seperti Apple, Google, dan Oracle merasa tidak pasti. Beberapa anggota Partai Republik di Kongres mengeluarkan pernyataan yang menekankan pentingnya memastikan bahwa hukum AS diikuti dan bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak memiliki akses ke data pengguna Amerika. Mereka berharap ada kesepakatan yang jelas mengenai masalah ini.
Senator Mark Warner dari Partai Demokrat mengkritik keputusan Trump dan menyatakan bahwa jika algoritma TikTok tetap di tangan Beijing, maka semua ini hanya akan menjadi kebohongan. Dia juga menekankan bahwa banyak anggota Partai Republik mengakui bahwa TikTok merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Meskipun TikTok membantah bahwa pemerintah Tiongkok dapat mengakses data pengguna, banyak anggota Kongres tetap meragukan klaim tersebut.
Beberapa anggota Kongres, termasuk Ed Markey, menyebut keputusan Trump sebagai ilegal dan tidak adil bagi perusahaan teknologi serta pengguna TikTok. Mereka menginginkan solusi yang melalui proses legislatif di Kongres, dengan beberapa anggota bahkan menyerukan penghapusan total undang-undang yang ada. Namun, tampaknya Kongres tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut jika Trump terus mengabaikan hukum yang ada.
Analisis Ahli
Mark Warner
Algoritma TikTok harus dipastikan tidak dikuasai oleh pemerintah China karena berpotensi untuk membentuk opini publik dan menimbulkan ancaman keamanan nasional.
