Pomodo
HomeTeknologiBisnisSainsFinansial

Kenaikan Harga Gas Non-PGBT Picu Risiko Besar bagi Industri Nasional

Bisnis
Ekonomi Makro
News Publisher
29 Mar 2025
288 dibaca
1 menit
Kenaikan Harga Gas Non-PGBT Picu Risiko Besar bagi Industri Nasional

AI summary

Kenaikan harga gas non-PGBT mencapai 60% akibat kebijakan yang tidak adil.
Industri seperti tekstil dan makanan terancam mengalami kenaikan biaya produksi yang signifikan.
ASPEBINDO mendesak pemerintah untuk memastikan pasokan gas yang cukup untuk mendukung industri nasional.
Menjelang Idulfitri, harga gas untuk pelanggan industri dan komersial non-PGBT (Pengguna Gas Bumi Tertentu) mengalami lonjakan yang signifikan. Sejak awal tahun 2024, harga gas naik dari $10,2 per MMBtu menjadi $14,27 per MMBtu, dan diperkirakan akan naik lagi menjadi $16,89 per MMBtu pada April 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh kebijakan energi yang tidak seimbang dan penurunan produksi gas dalam negeri.Pelanggan non-PGBT merasa dirugikan karena mereka harus membayar harga gas yang lebih tinggi, sementara pelanggan PGBT tetap mendapatkan harga yang lebih rendah. Hal ini dianggap tidak adil, karena pelanggan non-PGBT bukan penyebab kelangkaan gas, tetapi justru menanggung beban kenaikan harga. Kenaikan harga gas ini dapat menyebabkan biaya produksi industri, seperti tekstil dan makanan, meningkat 20-30%, yang berisiko mengakibatkan PHK massal.Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara Indonesia (ASPEBINDO) meminta pemerintah untuk segera mengatasi masalah pasokan gas dalam negeri dan mempertimbangkan untuk mengalihkan sebagian ekspor gas ke dalam negeri. Mereka menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan proporsional agar pasokan gas cukup untuk mendukung industri nasional, sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Experts Analysis

Ketua Umum ASPEBINDO
Kenaikan harga gas non-PGBT ini tidak adil dan membebani industri yang tidak menjadi penyebab kelangkaan gas. Pemerintah harus segera menstabilkan pasokan gas untuk menjaga keberlangsungan usaha dan daya saing industri nasional.
Editorial Note
Kebijakan energi yang timpang ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pemerintah dan pengelola sumber daya gas dalam menghadapi dinamika pasar dan produksi domestik. Pemerintah perlu segera melakukan reformasi kebijakan yang transparan agar tidak memperparah beban industri yang selama ini sangat bergantung pada harga gas yang kompetitif untuk mempertahankan kelangsungan usaha.
Baca Berita Lebih Cepat,Lebih Cerdas
Rangkuman berita terkini yang dipersonalisasi untukmu — tanpa perlu baca panjang lebar.