Solusi Alternatif APNI untuk Optimalkan Royalti Mineral Tanpa Bebani Industri Tambang

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menaikkan tarif royalti di sektor mineral, termasuk nikel, untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengusulkan solusi lain, yaitu mengenakan royalti pada kobalt, yang selama ini belum dikenakan biaya. Mereka berpendapat bahwa dengan teknologi pengolahan nikel yang ada, produk seperti baterai yang mengandung nikel dan kobalt seharusnya juga dikenakan royalti. Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, menyatakan bahwa kenaikan royalti akan menambah beban bagi pelaku usaha tambang yang sudah menghadapi berbagai tantangan, seperti kenaikan harga biodiesel dan pajak baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pemerintah sedang membahas cara untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan, termasuk kemungkinan menaikkan royalti untuk berbagai komoditas.