APNI Tolak Kenaikan Royalti Mineral, Bebani Industri Nikel di 2025

Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan tarif royalti di sektor mineral, karena hal ini akan menambah beban bagi perusahaan-perusahaan pertambangan. Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, mengatakan bahwa sejak tahun 2025, banyak kebijakan baru yang sudah membebani industri, seperti kenaikan harga B40 dan pajak minimum global. Ia menekankan bahwa kenaikan royalti ini akan semakin menyulitkan mereka, terutama saat harga nikel sedang turun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pemerintah sedang mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara, termasuk melalui peningkatan royalti di sektor pertambangan seperti nikel dan emas. Ia menyebutkan bahwa pembahasan mengenai kenaikan tarif royalti hampir final dan bertujuan untuk mendukung proses hilirisasi, yaitu pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi.