TLDR
Pemerintah berkomitmen untuk memberantas premanisme yang merugikan dunia usaha. Koordinasi antara berbagai kementerian dan pihak terkait diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Tindakan hukum diperlukan untuk menanggulangi ormas yang melakukan pemerasan terhadap pelaku usaha. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel), menegaskan bahwa tindakan premanisme oleh organisasi masyarakat (ormas) yang memalak pengusaha tidak bisa ditoleransi. Ia mengatakan bahwa tindakan ini merugikan dunia usaha dan menghambat investasi, sehingga pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi dan menindak tegas ormas yang melakukan intimidasi. Noel juga menyebutkan bahwa masalah ini sudah dikeluhkan oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, dan banyak pihak menyesalkan tindakan ormas yang meminta sumbangan dengan cara yang tidak baik.Kemnaker akan mengundang berbagai instansi, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, untuk merumuskan langkah konkret dalam memberantas premanisme, dimulai dari Pulau Jawa. Noel menekankan bahwa hanya tindakan hukum yang bisa mengatasi masalah ini, dan peran pemerintah daerah serta kepolisian sangat penting dalam menanggulangi premanisme yang meresahkan perusahaan.
