Oknum Ormas Meminta THR Paksa, Bebani Pengusaha dan Ganggu Iklim Investasi
Bisnis
Ekonomi Makro
24 Mar 2025
288 dibaca
1 menit

Rangkuman 15 Detik
Praktik pungutan liar oleh oknum ormas mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Pengusaha merasa terpaksa memberikan THR kepada ormas untuk menghindari gangguan pada bisnis mereka.
Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menangani masalah pemalakan yang dilakukan oleh oknum ormas.
Para pengusaha di Indonesia mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap tindakan oknum organisasi masyarakat (Ormas) yang sering meminta uang secara paksa, terutama menjelang Lebaran. Mereka menyebutkan bahwa praktik ini mengganggu iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis. Banyak pengusaha merasa terpaksa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Ormas agar bisnis mereka tidak terganggu, meskipun hal ini menambah beban biaya dan berisiko kehilangan investasi baru.
Beberapa pengusaha juga melaporkan bahwa oknum Ormas meminta uang dengan berbagai cara, termasuk melalui perekrutan pekerja. Hal ini membuat situasi semakin sulit bagi pengusaha dan buruh. Pemerintah, melalui Menteri Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa tindakan pemalakan seperti ini adalah pelanggaran hukum dan berjanji untuk mencari solusi, termasuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik untuk mengurangi masalah ini.
Analisis Ahli
Shinta Widjaja Kamdani
Praktik pemalakan oleh Ormas membebani pengusaha dengan biaya tidak resmi dan menciptakan ketidakpastian bisnis yang merugikan ekonomi nasional.Hariyadi Sukamdani
Pengusaha kadang harus memberi THR agar bisnis tetap berjalan lancar, tapi hal ini menambah beban operasional dan menunjukkan lemahnya sistem pengamanan sosial.Alphonzus Widjaja
Premanisme Ormas mengganggu sektor ritel dan pengelolaan sampah mal, yang seharusnya dilakukan secara profesional demi lingkungan hidup.Ristadi
Modus pungutan liar Ormas juga menyasar perekrutan tenaga kerja, merugikan para pencari kerja dan memperparah kondisi sosial buruh.Yassierli
Pemalakan adalah tindak pidana dan pemerintah membutuhkan tugas rumah dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih baik untuk mengurangi motif pemalakan.

